Wakili Walikota Sekda Lubuklinggau Dengarkan Pidato Kenegaraan
LUBUK LINGGAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel),mengelar kegiatan rapat paripurna istimewa.
Dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden,di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 81 yang jatuh pada 17 Agustus tahun 2026.
Berdasarkan pantauan awak media prosesi rapat paripurna istimewa,berlangsung di ruangan rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau,Jum, at (14/8).
Dan ikuti serta hadir Wakapolres,Dandim 0406 MLM,para Staf Ahli,Asisten,Kepala Bagian (Kabag),Kepala Organisasi Prangkat Daerah (OPD),Kepala Badan (Kaban),Kepala Kantor,Camat hingga Lurah.
Digelarnya rapat paripurna istimewa DPRD Kota Lubuklinggau guna mendengar pidato kenegaraan,sekaligus momentum untuk menyimak arah kebijakan dan pembangunan nasional yang disampaikan Presiden RI.
Dalam pidatonya, Presiden menerangkan capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan nasional yang menjadi fokus hingga penyusunan RAPBN 2027.
Sejumlah pernyataan Presiden langsung menjadi perhatian publik karena menyangkut reformasi BUMN, bantuan sosial, hingga strategi pembangunan ekonomi nasional.
Berikut tujuh poin penting yang perlu diketahui.
1. Target BUMN Tinggal 300 pada Akhir 2026
Salah satu pengumuman terbesar dalam pidato Presiden adalah target merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan. Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan pada 31 Desember 2026 jumlahnya tinggal paling banyak 300 BUMN.
2. BUMN Harus Kembali Menjadi Milik Rakyat
Presiden menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, perusahaan negara tidak boleh menjadi alat kepentingan direksi, komisaris, maupun pihak tertentu. Ia juga mengkritik masih adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak dikelola secara akuntabel.
3. Bansos Semakin Tepat Sasaran Berbasis DTSEN
Dalam bidang perlindungan sosial, Presiden menekankan pentingnya penyaluran subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan akurasi penerima manfaat sekaligus memperkuat efektivitas program bantuan pemerintah.
4. RAPBN 2027 Jadi Arah Kebijakan Ekonomi
Pada rangkaian sidang yang sama, Presiden juga menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dokumen tersebut menjadi dasar arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi, belanja negara, dan program prioritas nasional.
5. Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi Tetap Jadi Prioritas
Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah tetap memprioritaskan penguatan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
6. Pemerintah Klaim Telah Menghasilkan 121 Kebijakan Transformatif
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa selama sekitar 21 bulan masa pemerintahannya telah dihasilkan 121 kebijakan transformatif, atau rata-rata satu kebijakan setiap lima hari.
Menurut Presiden, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang telah berlangsung bertahun-tahun.
7. Akui Masih Ada Persoalan yang Belum Tuntas
Presiden juga mengakui bahwa berbagai persoalan nasional belum seluruhnya terselesaikan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus berpegang pada UUD 1945, melindungi kepentingan nasional,mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.(**)
