Edwin Hadiwijaya Hadiri Rakor Kemiskinan NTB, Desa Berdaya Jadi Sorotan Strategi Pengentasan
Klik86.com - MATARAM – Upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah pimpinan kabupaten/kota, termasuk Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, berkumpul dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri tersebut menjadi momentum untuk melihat perkembangan penanganan kemiskinan sekaligus mengidentifikasi program yang masih membutuhkan percepatan di tingkat daerah.
Salah satu perkembangan yang mengemuka dalam pertemuan itu adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin di NTB. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB, tingkat kemiskinan yang sebelumnya mencapai 11,78 persen pada Maret 2025, dengan jumlah 654,57 ribu jiwa, turun menjadi 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026.
Meski terjadi perbaikan, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi persoalan besar. Penurunan persentase kemiskinan belum sepenuhnya menggambarkan tuntasnya persoalan kesejahteraan, sebab masih banyak warga yang membutuhkan dukungan dan kebijakan afirmatif.
Indah menekankan pentingnya memastikan intervensi pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah terpencil menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap keberlanjutan program Desa Berdaya. Pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang belum memperlihatkan kemajuan dalam pelaksanaannya.
Desakan percepatan tersebut berkaitan dengan terbatasnya waktu pelaksanaan pada tahun ini. Mengingat Desa Berdaya masih berada dalam tahap tahun pertama, hasil pelaksanaannya perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
Bagi pemerintah daerah, evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pemberdayaan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Pembahasan dalam rakor tersebut turut melibatkan sejumlah lembaga strategis, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, serta Baznas.
Selain mendengarkan pemaparan dari para narasumber, peserta juga mengikuti diskusi dan berbagi pengalaman mengenai praktik penanganan kemiskinan di daerah masing-masing.
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah provinsi berharap setiap kabupaten/kota dapat memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan langkah penanganan kemiskinan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, program pembangunan diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menghadirkan dampak kesejahteraan secara berkelanjutan.(red)
