127 Gerai KDKMP Lombok Timur Belum Tersentuh Pembangunan, Pemkab Dorong Percepatan Lahan
Klik86.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah mengejar percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga awal September 2026, sebanyak 127 dari 254 desa dan kelurahan di daerah itu belum memulai pembangunan gerai.
Kondisi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Pemkab Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur di Aula Kodim 1615, Senin (7/9/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas kesiapan dan solusi penyediaan lahan bagi desa dan kelurahan yang masih terkendala.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai persoalan lahan tidak boleh menjadi alasan pembangunan KDKMP terus tertunda. Ia meminta seluruh kepala desa maupun penjabat kepala desa segera berkomunikasi dengan masyarakat serta pihak yang memiliki aset lahan potensial.
Menurut Haerul, pembangunan gerai tersebut merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan oleh setiap desa dan kelurahan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas dengan dukungan anggaran pemerintah merupakan kesempatan yang tidak datang setiap saat. Pemanfaatannya, kata dia, harus diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.
Dari keseluruhan target pembangunan, 101 gerai saat ini masih berada dalam tahap pengerjaan. Sementara 26 gerai dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen.
Sebaliknya, 127 gerai belum dibangun. Angka tersebut menjadi perhatian karena jumlahnya mencapai sekitar separuh dari keseluruhan sasaran KDKMP di Lombok Timur.
Pemkab kemudian menyiapkan beberapa skema agar persoalan lahan dapat segera teratasi. Salah satunya dengan memanfaatkan tanah pecatu yang dimiliki desa. Apabila lokasi tersebut dianggap kurang strategis, pemerintah desa dapat menempuh mekanisme tukar guling.
Alternatif lain yang dapat digunakan adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun lahan yang berada di bawah kepemilikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul juga meminta desa yang sudah memiliki aset lahan namun lokasinya tidak memenuhi kebutuhan gerai untuk tidak langsung menyerah. Pemerintah desa dinilai perlu melakukan pendekatan dan mencari kesepakatan dengan masyarakat agar persoalan lokasi dapat diselesaikan.
“Intinya jangan berhenti karena persoalan lahan. Selama masih ada pilihan, kita harus mencari jalan keluar supaya pembangunan bisa berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP tahap kedua. Ia meluruskan anggapan bahwa gerai yang belum selesai merupakan proyek mangkrak.
Menurutnya, keterlambatan lebih banyak terjadi karena sebagian titik belum dapat memulai pekerjaan. Adapun progres pembangunan yang sudah berjalan menunjukkan 26 titik telah rampung, 15 titik mencapai 91–99 persen, dan 20 titik berada pada kisaran 81–90 persen.
Selain itu, terdapat 68 titik dengan perkembangan pembangunan 71 persen ke bawah.
Dari sisi dukungan operasional, gerai yang telah rampung nantinya memperoleh berbagai perlengkapan. Sarana tersebut mencakup kendaraan operasional seperti truk, mobil pikap dan kendaraan roda tiga, serta perangkat pendukung gerai seperti rak, mesin kasir dan aplikasinya, AC, CCTV, modem internet, hingga genset.
Perlengkapan lainnya berupa seragam, brankas dan kipas angin juga masuk dalam daftar sarana yang disiapkan.
Hadiyansyah menjelaskan, pengadaan dan pengiriman sarana tersebut sepenuhnya dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat. Karena itu, setiap gerai tidak menerima seluruh perlengkapan dalam waktu yang sama.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Kodim juga mencatat beberapa persoalan yang sempat menghambat proses pembangunan. Di antaranya klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris serta keberatan masyarakat lantaran lahan yang dipilih sebelumnya digunakan sebagai fasilitas olahraga.
Kedua persoalan tersebut telah diselesaikan melalui proses mediasi sehingga tidak lagi menjadi hambatan pembangunan.
Rapat koordinasi yang diikuti jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala desa dan lurah se-Lombok Timur itu kemudian dimanfaatkan sebagai forum untuk memetakan persoalan di setiap wilayah.
Pemkab Lombok Timur berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyediaan lahan, sehingga pembangunan KDKMP bisa berlangsung lebih merata dan tidak terjadi kesenjangan antara desa yang telah memiliki gerai dengan desa yang masih menunggu pembangunan.(red)
