Portal Perlinsos Resmi Diuji Coba di Lombok Timur, Langkah Baru Menuju Penyaluran Bansos yang Lebih Tepat Sasaran
Klik86.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memulai babak baru dalam pengelolaan bantuan sosial dengan mengimplementasikan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai sistem digital untuk memperbarui data masyarakat penerima manfaat. Program tersebut diluncurkan dalam sebuah apel yang digelar di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (31/7/2026), dan menjadi bagian dari agenda nasional percepatan transformasi layanan perlindungan sosial.
Peluncuran program dipimpin oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, serta diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur pemerintah, pendamping sosial, hingga ribuan agen yang akan bertugas melakukan pendataan langsung di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan sistem bantuan sosial yang lebih akurat. Ia berharap seluruh petugas yang telah dipercaya sebagai agen Perlinsos dapat menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjadi jembatan informasi bagi masyarakat dalam memahami penggunaan platform digital tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu daerah pelaksana uji coba merupakan peluang besar untuk memperbaiki kualitas basis data sosial. Menurutnya, data yang valid akan menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan sehingga setiap program bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas proses pendataan. Ia menilai kegiatan tersebut bukan hanya sebatas administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan publik berjalan lebih adil dan merata.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menjelaskan bahwa Lombok Timur termasuk dalam 43 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi percontohan implementasi Portal Perlinsos. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial secara nasional.
Untuk mendukung pelaksanaan program, sebanyak 2.576 agen diterjunkan ke lapangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perangkat desa, kepala lingkungan, kader masyarakat, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Tahap awal pelaksanaan difokuskan pada pendataan sekitar 140 ribu kepala keluarga yang berada dalam kelompok desil satu hingga empat. Setelah target tersebut tercapai, pemerintah akan melanjutkan pembaruan data terhadap lebih dari 500 ribu kepala keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian dari pemutakhiran data sosial secara menyeluruh.
Menurut Sekda, digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi para agen yang belum memilikinya. Layanan tersebut difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur agar seluruh petugas siap menggunakan sistem berbasis digital selama proses pendataan berlangsung.
Selain itu, perwakilan OPD mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) untuk memperdalam pemahaman mengenai penggunaan aplikasi dan mekanisme operasional Portal Perlinsos. Bekal tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memastikan implementasi program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Melalui penerapan Portal Perlinsos, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan terciptanya sistem perlindungan sosial yang lebih modern, efisien, dan berbasis data yang akurat. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial di masa mendatang diharapkan semakin cepat, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.(red)
