Percepat Digitalisasi Bansos, Pemkab Lombok Timur Lakukan Pembaruan Data Kemiskinan Secara Menyeluruh
Klik86.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperkuat langkah menuju sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital dengan melakukan pembaruan besar-besaran terhadap data masyarakat miskin. Upaya tersebut menjadi fokus utama setelah hasil evaluasi menunjukkan proses implementasi program masih membutuhkan percepatan.
Langkah itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berlangsung di Pendopo Bupati, Kamis (23/7/2026). Ia menegaskan bahwa akurasi data merupakan kunci utama agar seluruh bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Dalam rangka mempercepat proses tersebut, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Selain aparatur pemerintah, sebanyak 300 relawan dari kalangan pemuda juga diterjunkan untuk membantu pelaksanaan pendataan dan verifikasi langsung di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Haerul Warisin, proses pembaruan data harus dilakukan secara menyeluruh karena masih ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal agar data kemiskinan yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Bupati juga mengajak seluruh pihak menjaga integritas selama proses pendataan berlangsung. Ia menilai setiap petugas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tidak ada warga yang berhak justru terlewat, maupun masyarakat yang tidak memenuhi syarat tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
Selain mengerahkan relawan, pemerintah daerah juga akan mengumpulkan pejabat eselon II dan III bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna menyusun langkah teknis percepatan validasi data. Seluruh hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital di Lombok Timur.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ahmad Bashori, mengatakan Lombok Timur menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial pada tahun 2026.
Menurutnya, BPKP terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional yang diinisiasi Kementerian Sosial bersama Dewan Ekonomi Nasional.
Hasil monitoring menunjukkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam sistem masih berada di kisaran 7.000 penerima. Di sisi lain, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga masih relatif rendah sehingga perlu segera ditingkatkan untuk mendukung sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BPKP juga mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, perlunya penguatan regulasi pendukung, hingga pentingnya strategi komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat selama proses digitalisasi berlangsung.
Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), pendamping sosial, serta ratusan relawan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis proses transformasi digital penyaluran bantuan sosial dapat dipercepat. Pembenahan data tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang membutuhkan.(red)
