OTT KPK Guncang Lombok Barat, Bupati hingga Pejabat Strategis Diamankan, Sejumlah Kantor Pemerintah Disegel
Klik86.com - Lombok Timur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (20/7/2026). Operasi tersebut menjadi sorotan setelah Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, termasuk di antara sejumlah pihak yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tindakan penegakan hukum tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah daerah. Dugaan sementara mengarah pada praktik korupsi dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Selain kepala daerah, tim penyidik juga mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi. Secara keseluruhan, sebanyak 19 orang dibawa oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan awal. KPK hingga kini belum membuka identitas seluruh pihak yang ikut diamankan.
Penindakan dilakukan di beberapa lokasi berbeda. Bupati diketahui diamankan dari rumah dinasnya, sementara sejumlah pejabat dan pihak lainnya dijemput dari lokasi terpisah di wilayah Lombok Barat.
Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Meski demikian, KPK belum mengungkap nilai uang yang disita maupun rincian barang bukti lainnya karena proses penyelidikan masih berlangsung.
Seluruh pihak yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Polda NTB, Kota Mataram. Setelah itu, mereka dijadwalkan diberangkatkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk kemungkinan penetapan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Usai melakukan penangkapan, penyidik bergerak ke kompleks Kantor Bupati Lombok Barat di Gerung. Beberapa ruangan penting dipasangi segel bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK", menandakan area tersebut berada dalam pengamanan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati Lombok Barat, ruang Kepala Dinas PUPRPKP, hingga ruang Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.
Aktivitas penyidik juga terlihat di Kantor Dinas PUPRPKP. Tim KPK melakukan pemeriksaan selama beberapa jam sebelum meninggalkan lokasi dengan membawa sejumlah dokumen. Kepala Dinas bersama Sekretaris Dinas PUPRPKP turut dibawa keluar dari kantor untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa penyidik juga melakukan penyegelan di kantor PT Air Minum Giri Menang (AMGM), khususnya ruang direksi. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai hubungan lokasi tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
Pihak perusahaan sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Perwakilan humas PT AMGM menyebut masih menunggu arahan dari manajemen sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Berdasarkan informasi yang berkembang, perkara ini diduga berkaitan dengan praktik suap maupun gratifikasi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 hingga 2026. Dugaan sementara mengarah pada adanya penerimaan fee dari proyek pemerintah.
Meski demikian, KPK menegaskan seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Lembaga antirasuah belum mengumumkan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun pasal yang akan diterapkan dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Lombok Barat. Pernyataan singkat tersebut menjadi konfirmasi awal sebelum KPK memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perkara yang sedang ditangani.
Operasi ini menjadi salah satu penindakan besar yang dilakukan KPK pada tahun 2026 dan kembali menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam mengusut dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Publik kini menantikan hasil pemeriksaan lanjutan serta pengumuman resmi KPK mengenai konstruksi perkara, barang bukti, hingga penetapan status hukum para pihak yang diamankan.(red)
