Krisis Air Mulai Mengintai NTB, Gubernur Ajak Daerah Bergerak Cepat, Lombok Timur Prioritaskan Sumur Bor
Klik86.com - Mataram – Ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul meluasnya wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan air selama musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun langkah antisipasi guna mengurangi dampak terhadap masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta para kepala daerah se-NTB di Mataram, Jumat (24/7/2026).
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah menjangkau sembilan kabupaten/kota. Sebanyak 50 kecamatan dan 134 desa dilaporkan terdampak, dengan jumlah warga yang merasakan dampaknya mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Menurutnya, situasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan diiringi curah hujan yang lebih rendah sehingga meningkatkan risiko kekurangan air di berbagai daerah.
Iqbal menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga kondisi memburuk. Ia meminta seluruh kabupaten dan kota segera memperkuat langkah mitigasi, mulai dari menjamin pasokan air bersih hingga menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat NTB.
Selain penanganan jangka pendek, ia juga menekankan pentingnya memasukkan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang memperhatikan potensi bencana akan membuat daerah lebih siap menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang.
Pada forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan kebutuhan prioritas daerahnya dalam menghadapi musim kemarau. Ia mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor di sepuluh wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika musim kering berlangsung.
Bupati juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum dapat diperbaiki. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa usulan rehabilitasi infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diproses dan saat ini berada di Kementerian Keuangan untuk pembahasan lebih lanjut. Ia berharap tahapan tersebut dapat segera selesai agar proses perbaikan dapat direalisasikan.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto memaparkan bahwa sepanjang tahun hingga 23 Juli 2026 telah terjadi 1.281 bencana di Indonesia. Hampir seluruh kejadian didominasi bencana hidrometeorologi, sedangkan bencana geologi hanya mencakup sebagian kecil dari total peristiwa yang tercatat.
Ia menambahkan, seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki tingkat risiko bencana pada kategori sedang hingga tinggi. Ancaman kekeringan dan kebakaran menjadi perhatian utama karena berpotensi meningkat selama musim kemarau.
BNPB mendorong seluruh pemerintah daerah memanfaatkan Kajian Risiko Bencana sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD maupun RTRW agar pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai potensi bencana.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan terkait penguatan kawasan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah serta percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya mitigasi bencana, tetapi juga memberikan kepastian bagi pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.(red)
