.jpg?updatedAt=1760698199174)
Transparansi Baznas Lombok Timur Dipertanyakan, Ketua DPC SPN Angkat Suara Soal Penyaluran Zakat
Klik.com - Lombok Timur — Perdebatan mengenai transparansi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus bergulir. Lembaga pengelola dana zakat tersebut menjadi perhatian setelah muncul kritik terkait keterbukaan proses distribusi bantuan kepada masyarakat.
Sorotan datang dari Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Timur, Sarwin, S.H., yang mengaku menerima sejumlah keluhan warga mengenai pola penyaluran bantuan yang dinilai kurang terbuka. Ia menegaskan bahwa lembaga pengelola dana umat semestinya mengedepankan akuntabilitas agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah publik.
“Kalau memang ada penyaluran, harusnya terbuka. Jangan sampai terkesan diam-diam karena ini menyangkut dana umat,” ujar Sarwin, Rabu (11/02/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait daftar penerima dan prosedur penyaluran penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Minimnya transparansi, kata dia, berpotensi memicu kecurigaan sekaligus persepsi negatif terhadap lembaga.
Sarwin juga menyinggung dugaan adanya pihak perantara dalam proses disposisi bantuan. Ia menilai, jika praktik tersebut benar terjadi, maka perlu segera ditelusuri karena dapat merusak kredibilitas institusi.
Dalam aspek administrasi, SPN mendorong agar setiap bantuan disertai dokumen resmi seperti berita acara serah terima. Prosedur itu dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tercatat dengan baik.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa dana yang berasal dari iuran aparatur sipil negara (ASN) di Lombok Timur harus disalurkan secara adil. Ketimpangan distribusi dinilai berisiko menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Sementara itu, pihak Baznas Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi secara rinci. Sejumlah pengurus menyatakan bahwa program berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, serta membuka peluang klarifikasi dalam waktu dekat.
Pengamat sosial di Lombok Timur menilai polemik ini sebaiknya dijadikan bahan evaluasi bersama. Transparansi data penerima manfaat dan sistem seleksi yang jelas dianggap penting demi menjaga kepercayaan publik.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Baznas Lombok Timur terkait isu transparansi dan tata kelola penyaluran zakat tersebut.(red)
