DPR RI Bersama OJK Gelar Meaningful Participation Di Lubuklinggau
LUBUKLINGGAU - Wakil ketua perwakilan komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK),mengadakan kegiatan meaningful participation terkait akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pelaksanaan kegiatan meaningful participation berlangsung di Hotel Grand Zury Kota Lubuklinggau,serta di hadiri Walikota Lubuklinggau,Anggota DPRD Kota Lubuklinggau hingga pelaku UMKM se Kota Lubuklinggau,Rabu (12/8).
Prof Dr Candra Fajri Ananda menyampaikan bahwa selama ini yang menjadi kendala dan persoalan bagi UMKM itu mengenai pembiayaan,untuk itu kami dari OJK ingin mengetahui persoalan pembiayaan terhadap UMKM di Kota Lubuklinggau.
Dengan adanya kami dari Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) di Kota Lubuklinggau hari ini,guna membahas persoalan-persoalan sistem pembiayaan dan pembayaran terhadap UMKM di Kota Lubuklinggau.
Disamping itu kami dari Supervisi Otoritas Jasa Keuangan,tentu benar-benar bekerja untuk melayani dan mendampingi komisi XI Anggota DPR RI dalam berinteraksi dengan OJK.
" Secara undang-undang kehadiran OJK dan dibentuknya OJK guna membantu bapak-bapak di komisi XI DPR RI,dalam pengawasan terhadap OJK, "pungkas Dr Candra.
Ia menjelaskan persoalan UMKM ini bukan persoalan secara nasional akan tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemkot memiliki pran yang cukup besar,dalam persoalan pembiayaan bagi UMKM yang tidak memiliki angunan.
Dengan demikian Pemerintah Pusat memiliki program seperti program KUR, tapi kami sudah bertemu beberapa Pemda sewaktu kunjungan yang menjadi persoalan itu soal pembiayaan.
" Selain itu sekarang ini sudah ada pinjaman secara online atau pinjaman daring seperti Pinjol,jadi sekarang Pemerintah sedang mengatur sistem pinjaman secara online itu,"jelas Dr Candra.
Wakil ketua komisi XI DPR RI H Fauzi Amro mengatakan kalau bicara soal UMKM,UMKM itu merupakan garda terdepan disaat krisis ekonomi.
Karena dalam catatan kami bahwa jumlah UMKM yang ada hampir 65 juta penyumbang PBB terbesar sebanyak kurang lebih 60 hingga 65 Persen dan penyumbang tenaga kerja 97 persen.
Tapi nasib dan tantangan bagi UMKM ini sangat minim sekali,oleh sebab itu baik di sisi hulu maupun di sisi hilirnya mulai persoalan pendanaan nya dengan bunga yang sangat tinggi.
Selain itu pinjaman secara online serta akses dari pemda yang sangat minim,setelah di proses tidak ada pelatihanpelatihan termasuk sistem pemasaran sistem digitalisasi nya sangat minim.
" Untuk itu kami bersama Mitra kerja bersepakat untuk melakukan intervensi terhadap beberapa hal yang sudah saya sampai tadi, "kata Fauzi Amro.
H Fauzi Amro menegaskan tentang tema hari ini,ialah keterlibatan kita semua dalam proses partisipasi yang bermakna.
" Artinya nanti bagi para pelaku UMKM agar dapat memberikan masukan yang kongkrit terhadap problem UMKM di Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau,"tegas Fauzi Amro.
Dia menuturkan,karena OJK sudah memberikan akses kemudahan dalam proses pembiayaan,tingal saja nanti bagaimana pihak perbankan himbara,BPP dan BPR dapat memberikan akses pembiayaan yang murah.
Termasuk lembaga keuangan lainnya,sebab saat ini UMKM di kota Lubuklinggau berjumlah 9353 muda-mudahan bisah terverifikasi semua.
" Harapan kami hal ini harus diseriusin semua yang per penting itu persiapan dahulu data basenya ada orangnga, ada nibnya ada lokasi usahanya yang memang tidak konsuptip jika ada bantuan dari DPR RI maupun dari Pemkot Lubuklinggau, "tutur Fauzi Amro.(Zul)
