Pemkab Lombok Timur Raih WTP atas LKPD 2025, Bupati Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Klik86.com - Mataram — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ditandai dengan diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram, Senin, 25 Mei 2026. LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi.
Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa opini WTP menjadi bukti adanya komitmen bersama dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menyebut pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta pengawasan dan arahan dari BPK.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dijadikan dorongan untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Pemkab Lombok Timur berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan masyarakat.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak berpuas diri. Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK, tegasnya, harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah diberikan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi menjelaskan bahwa dokumen LHP yang diserahkan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memuat opini atas laporan keuangan, sementara bagian kedua berisi hasil pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa opini BPK merupakan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai jaminan bahwa tidak ada persoalan yang dapat muncul di kemudian hari.
Dalam arahannya, BPK juga menekankan beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Di antaranya menyangkut ketepatan penganggaran, pengelolaan aset, tata kelola BLUD dan BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, jajaran Forkopimda NTB, para kepala daerah, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.(red)
