Dinkes Lotim Klarifikasi Isu Pencatutan Nama Media dan Wartawan, Sebut Informasi Tidak Resmi
Klik86.com - Lombok Timur – Kabar mengenai dugaan adanya koordinator wartawan yang mengatasnamakan sejumlah media untuk project limbah B3 di seluruh Puskesmas Kabupaten Lombok Timur menuai perhatian luas. Informasi tersebut bahkan sempat memunculkan kegelisahan di kalangan wartawan karena mencatut nama beberapa jurnalis tanpa kejelasan sumber maupun dasar resmi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries Fahrozi, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengetahui ataupun terlibat dalam kegiatan sebagaimana yang ramai diperbincangkan tersebut.
Aries mengaku baru mengetahui isu itu setelah menerima kiriman daftar nama yang disebut-sebut menjadi Penanggung Jawab (PJ) project limbah B3 pada Rabu (06/05/2026). Setelah informasi itu diterima, Dinas Kesehatan langsung melakukan penelusuran untuk memastikan kebenarannya.
“Hasil konfirmasi kami, baik di Dinas Kesehatan maupun seluruh puskesmas, tidak ada yang mengetahui adanya project seperti itu,” ungkap Aries.
Ia menjelaskan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada bidang yang menangani kesehatan lingkungan serta sejumlah kepala puskesmas yang namanya ikut dicantumkan dalam informasi tersebut. Namun seluruhnya menyatakan tidak pernah menerima arahan ataupun koordinasi terkait project limbah B3 yang melibatkan wartawan.
Menurut Aries, Dinas Kesehatan Lombok Timur tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi, instruksi, ataupun bentuk kerja sama resmi yang berkaitan dengan penunjukan wartawan sebagai PJ kegiatan di puskesmas.
Ia juga menilai pencatutan nama media dan wartawan tanpa konfirmasi yang jelas dapat memicu kesalahpahaman serta merugikan profesi jurnalis maupun institusi pemerintah.
“Kami sama sekali tidak mengetahui apa kaitan nama wartawan, media, dan puskesmas yang dicantumkan dalam informasi itu,” katanya.
Dinas Kesehatan mengimbau seluruh puskesmas agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai koordinator media atau meminta sejumlah uang atas nama publikasi maupun project tertentu. Jika menemukan hal semacam itu, pihak puskesmas diminta segera melakukan konfirmasi kepada redaksi media terkait ataupun pihak berwenang.
Selain itu, Aries berharap media yang memberitakan isu tersebut tetap mengedepankan prinsip verifikasi agar informasi yang dipublikasikan tidak memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kami tegaskan kembali, sampai saat ini tidak pernah ada kebijakan ataupun project resmi dari Dinas Kesehatan terkait hal tersebut,” tegasnya.(red)
