RUPS PT Selaparang Finansial 2025 Jadi Momentum Reformasi, Pemkab Lotim Tekankan Perbaikan Fundamental

Rapat dihadiri oleh Haerul Warisin dan Moh. Edwin Hadiwijaya, bersama jajaran komisaris, direksi, perwakilan DPRD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Dalam forum evaluasi tahunan itu, Bupati menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperbaiki performa perusahaan daerah tersebut. Ia menilai tingkat pembiayaan bermasalah masih menjadi pekerjaan rumah besar, sementara capaian laba belum menunjukkan hasil yang optimal.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab dengan strategi yang lebih terukur, termasuk penguatan sistem penagihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Manajemen diminta menyusun langkah taktis agar dana yang tersedia dapat disalurkan secara produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberadaan BUMD bukan semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga menopang perekonomian daerah. Setiap kebijakan strategis, termasuk perubahan struktur organisasi, harus dilandasi prinsip profesionalisme dan transparansi.

Ia berharap pada RUPS mendatang terdapat perbaikan signifikan, terutama dalam menekan rasio kredit bermasalah dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui bahwa meskipun terdapat pertumbuhan usaha dibanding tahun sebelumnya, hasil tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Ia menyebut tantangan ekonomi nasional dan keterbatasan fiskal daerah menjadi faktor yang turut memengaruhi kinerja.

Sementara itu, Direktur Utama Iva Nuril Solihani menjelaskan bahwa perusahaan tetap bertahan di tengah menurunnya jumlah perusahaan modal ventura secara nasional. Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan terus melakukan pembenahan melalui restrukturisasi pembiayaan, penguatan pengendalian internal, efisiensi operasional, serta peningkatan tata kelola perusahaan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Selaparang Finansial juga menjalankan berbagai program sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat, mulai dari dukungan kegiatan keagamaan hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu.

RUPS ini menjadi titik awal evaluasi dan penegasan komitmen bersama untuk membawa perusahaan daerah tersebut menuju tata kelola yang lebih sehat dan berdaya saing.(red)