Krisis Blangko KTP-el Berulang, Warga Lombok Timur Diminta Beralih ke Identitas Digital

Kepala Dukcapil Lombok Timur, Farihin, menjelaskan bahwa persoalan ini muncul hampir setiap awal tahun akibat mekanisme distribusi blangko yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dan pasokan yang diterima menjadi penyebab utama.

“Permintaan masyarakat sangat tinggi, sementara jumlah blangko yang dikirim sangat terbatas. Ini bukan situasi baru bagi kami,” kata Farihin, Selasa (27/1/2026).

Dalam kondisi tersebut, Dukcapil Lombok Timur menerapkan kebijakan selektif dengan mendahulukan pelayanan untuk kepentingan mendesak. Warga yang membutuhkan KTP-el untuk keperluan kesehatan, pendidikan, maupun pendaftaran institusi negara menjadi prioritas utama.

Selain keterbatasan pasokan, meningkatnya permohonan juga dipengaruhi oleh banyaknya warga yang melakukan perubahan data kependudukan. Pembaruan identitas ini secara otomatis menambah beban layanan pencetakan KTP-el.

Untuk mengurangi ketergantungan pada blangko fisik, Dukcapil Lombok Timur mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas berbasis aplikasi ini dinilai lebih aman, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

“IKD tidak mudah disalahgunakan dan tidak membutuhkan biaya cetak. Secara fungsi, identitas ini setara dengan KTP elektronik,” jelas Farihin.

Namun, penerimaan IKD di lapangan masih menghadapi kendala. Sejumlah instansi layanan publik, khususnya perbankan, belum sepenuhnya mengakui identitas digital sebagai dokumen resmi.

Farihin berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan seluruh lembaga menerima IKD. Ia juga optimistis distribusi blangko KTP-el akan kembali normal pada Februari 2026.

Sambil menunggu normalisasi pasokan, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengaktifkan IKD. Saat ini, tingkat penggunaan identitas digital di daerah tersebut masih berada pada kisaran empat persen.(red)