Jelang Pilkades Serentak, 61 Pj Kades Lombok Timur Diminta Jaga Kondusivitas Desa
Klik86.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menempatkan 61 Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Para Pj Kepala Desa tersebut resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam prosesi yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Selasa (18/7/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan sejumlah arahan kepada para pejabat yang akan menjalankan pemerintahan desa sampai terpilihnya kepala desa definitif.
Ia meminta seluruh Pj Kades memahami bahwa jabatan yang diemban bukan hanya sebatas mengisi kekosongan kepemimpinan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, serta kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Haerul, penunjukan para Pj Kades dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum dilakukan pelantikan.
Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bupati meminta para Pj Kades tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Perhatian terbesar diarahkan pada pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung Februari mendatang. Haerul menekankan pentingnya netralitas aparatur desa agar proses demokrasi di tingkat desa berlangsung secara jujur, aman, dan tidak menimbulkan konflik.
Para Pj Kades diminta tidak memberikan dukungan kepada calon tertentu. Mereka justru harus menjadi pihak yang mampu menciptakan suasana kondusif dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Bupati juga menugaskan para Pj Kades untuk memperbaiki akurasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pendataan tidak cukup dilakukan berdasarkan laporan administratif, tetapi perlu dipastikan melalui pengecekan langsung di lapangan.
Warga miskin dan kelompok masyarakat rentan menjadi perhatian khusus. Pemerintah desa diharapkan mampu memastikan tidak ada warga yang memenuhi kriteria tetapi justru tidak tercatat dalam basis data penerima program pemerintah.
Dalam menjalankan pemerintahan, Haerul mengingatkan para Pj Kades agar tetap hidup sederhana dan membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat. Komunikasi secara langsung dinilai penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di desa.
Ia juga meminta pejabat desa tidak mudah memberikan janji kepada masyarakat apabila belum memiliki kepastian mengenai kemampuan maupun sumber daya untuk merealisasikannya.
Menurut Haerul, keberadaan pemerintahan desa memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan dalam menerima keluhan masyarakat. Jika sebuah persoalan tidak dapat ditangani sendiri, kepala desa diminta segera berkoordinasi dengan pihak terkait.
Usai dilantik, para Pj Kades pun diminta tidak berlama-lama berada di pusat pemerintahan. Mereka diarahkan segera kembali ke desa untuk berinteraksi dengan warga, memetakan persoalan, dan membangun pola penyelesaian masalah melalui musyawarah.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan apresiasi kepada kepala desa yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Pemerintah daerah memastikan hak-hak para kepala desa purna tugas, termasuk pesangon, diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, serta kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya.(red)
