DPRD Lombok Timur Finalisasi Evaluasi Kinerja 2025, Tekankan Perbaikan di Berbagai Sektor
Klik86.com - Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur resmi menetapkan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (7/4/2026). Keputusan ini menjadi bagian penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Sidang yang berlangsung di ruang utama DPRD tersebut menutup rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan oleh panitia khusus bersama seluruh komisi. Dalam forum itu, DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kontribusi DPRD dalam mengkaji LKPJ secara menyeluruh. Ia menilai berbagai masukan yang diberikan merupakan bentuk kontrol yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam laporan yang dibacakan perwakilan DPRD, sejumlah rekomendasi disoroti, terutama terkait upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah diminta mengoptimalkan kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan serta memperluas potensi sumber-sumber penerimaan baru.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya dalam pengelolaan dana transfer. Pembenahan sistem perpajakan daerah dan peningkatan akurasi data wajib pajak turut menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut.
Di bidang pembangunan, DPRD mendorong agar pelaksanaan program tahun 2026 dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Sektor pertanian juga menjadi fokus utama. DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kestabilan harga dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Kebijakan yang berpihak kepada petani dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi turut menjadi sorotan. DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kebutuhan petani tetap terpenuhi tanpa hambatan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Ia juga memastikan bahwa proses pelaksanaan akan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Dengan ditetapkannya hasil evaluasi ini, diharapkan kinerja pemerintah daerah Lombok Timur ke depan dapat semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.(red)
