Targetkan Juara Berkelanjutan, Pemkab Lotim Percepat Transformasi Pembayaran Digital 2026
Klik86.com - Lombok Timur - Upaya memperkuat digitalisasi keuangan daerah kembali menjadi sorotan dalam High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja TP2DD Championship 2026 yang digelar di Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (2/3/2026).
Dalam forum tersebut, Haerul Warisin menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja setelah daerahnya berhasil mencatat prestasi pada tahun sebelumnya. Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan capaian yang telah diraih.
Menurutnya, tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan gelar, tetapi memastikan digitalisasi benar-benar berdampak nyata terhadap tata kelola keuangan. Pemerintah daerah kini mendorong peningkatan signifikan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Bupati juga menyinggung perlunya kewaspadaan terhadap dinamika harga kebutuhan pokok, menyusul pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang sempat terjadi akibat kenaikan harga cabai. Ia menilai sistem keuangan berbasis elektronik dapat memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran.
Tahun 2026 disebut sebagai fase percepatan implementasi. Integrasi sistem pembayaran elektronik, optimalisasi kanal digital masyarakat, serta penguatan literasi digital bagi UMKM menjadi prioritas strategis. Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan layanan pembayaran digital hingga menjangkau desa-desa, dengan melibatkan kepala desa dalam proses koordinasi.
Selain itu, konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai lainnya diminta terus dijaga melalui monitoring dan evaluasi berkala. Bupati menekankan pentingnya penguatan regulasi serta komitmen seluruh pimpinan OPD agar seluruh layanan pembayaran daerah dapat bertransformasi secara penuh ke sistem digital.
Ia berharap capaian TP2DD tidak hanya dinilai dari sisi administratif, melainkan menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang menghadirkan transparansi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kemudahan akses layanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah mendorong percepatan implementasi kartu kredit pemerintah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah pada triwulan kedua tahun ini sebagai langkah percontohan di sejumlah OPD. Penguatan sekretariat TP2DD dan perluasan sosialisasi di berbagai titik keramaian juga menjadi bagian dari strategi tahun ini.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, unsur manajemen RSUD, serta perwakilan Bank NTB Syariah. Selain membahas kriteria penilaian TP2DD 2026, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi data dan penyamaan persepsi dalam mendukung pengisian sistem SIPD P2DD.(aws)
