Cegah Penyalahgunaan, Akpersi Pagaralam Desak Pemkot Tempel Stiker 'Milik Pemerintah' di Mobil Dinas
Langkah ini dianggap krusial untuk mempertegas status kendaraan negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun penggunaan BBM subsidi yang menyalahi aturan.
Dukungan Masyarakat: Belajar dari Kabupaten Lahat
Senada dengan hal tersebut, Yanto, salah seorang warga Pagaralam, menyatakan dukungannya saat diwawancarai media ini. Ia menilai sudah seharusnya aset pemerintah memiliki identitas yang jelas agar transparan di mata publik.
"Seharusnya mobil dinas memang ditempeli merek atau stiker identitas. Seperti di kabupaten tetangga kita, Lahat, di mana kendaraan dinasnya dipasangi merek di pintu sebelah kanan dan di kaca belakang. Itu bagus sebagai penanda," ujar Yanto.
Belajar dari Kesuksesan Bangka Tengah
Bahtum juga merujuk pada langkah antisipatif yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Di sana, seluruh unit kendaraan dinas, baik yang digunakan OPD maupun yang dipinjam-pakaikan kepada Forkopimda, wajib dipasangi stiker identitas.
"Pemasangan stiker 'Milik Pemerintah' berfungsi sebagai kontrol sosial. Harapannya, ada rasa malu bagi pengguna jika membawa mobil dinas di luar kepentingan kedinasan," ujar Bahtum A. Arifa'i, S.H., Minggu (25/4/2026).
Mengembalikan Tradisi Disiplin Era Djazuli Kuris
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk napak tilas kedisiplinan di era Walikota pertama Pagaralam, (Alm) H. Djazuli Kuris. Saat itu, stiker identitas dipasang di pintu depan bagian kiri dan kanan kendaraan sebagai penanda bahwa aset tersebut dibeli dengan uang rakyat.
"Penanda ini mempertegas bahwa kendaraan itu untuk kebutuhan negara sesuai institusinya, bukan untuk urusan di luar itu, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak (urgent)," tegasnya.
Soroti Modus Ganti Plat Nomor
Bahtum juga menyoroti ulah oknum ASN yang kerap "mengakali" aturan. Meski sudah menggunakan plat merah, masih ada yang nekat menggantinya dengan plat hitam, terutama saat melakukan perjalanan Dinas Luar (DL) atau saat mengantre BBM agar terlihat seperti kendaraan pribadi.
"Hal ini sangat disayangkan karena mobil tersebut dibeli dari pajak rakyat. Kami berharap di masa kepemimpinan Ludi-Berta, transparansi aset ini bisa diwujudkan kembali sesuai janji visi-misi mereka saat kampanye mengenai keterbukaan anggaran dan pengelolaan aset daerah," pungkasnya.
Tim Redaksi
