Perkuat Ekonomi Rakyat, Lombok Timur Genjot Akses Keuangan dan Pembiayaan Tanpa Bunga
Klik86.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati, Jumat (27/02/2026).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, sistem keuangan yang inklusif akan membuka peluang usaha lebih luas sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
Dalam upaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah telah mengalokasikan bantuan modal usaha senilai Rp 20 miliar yang menyasar sekitar 21 ribu pelaku UMKM. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang kerap membebani.
Tak hanya bantuan hibah, Pemkab juga menjalankan skema pembiayaan tanpa bunga melalui program Lotim Berkembang. Skema tersebut menjadi alternatif permodalan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan dana usaha.
Langkah penguatan literasi keuangan turut dilakukan melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu program yang digulirkan adalah Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), yang mendorong integrasi layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pesantren. Selain itu, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) terus diperluas guna menanamkan kebiasaan menabung sejak usia dini.
Kerja sama lintas sektor tersebut membuahkan capaian membanggakan. Lombok Timur berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, di antaranya predikat terbaik TPAKD, TP2DD, serta penghargaan bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan organisasi perangkat daerah, lembaga jasa keuangan mitra, dan para pimpinan pondok pesantren. Pemerintah daerah optimistis sinergi yang terbangun akan semakin memperluas akses keuangan yang adil, cepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lombok Timur.(red)
