Pembangunan GSG Kabupaten Tangerang Jadi Perbincangan, Sejumlah Pihak Minta Penjelasan Resmi
Klik86.com - Tangerang, 11 Februari 2026 — Proyek pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tangerang tahun 2025 tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan pegiat kontrol sosial. Proyek tersebut disorot setelah muncul berbagai pertanyaan terkait proses pelaksanaan dan aspek administrasinya.
Sejumlah organisasi jurnalis di Banten menyatakan telah berupaya memperoleh informasi langsung dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang. Mereka menilai klarifikasi dari instansi pelaksana penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
Ketua GWI Banten, Syamsul Bahri, mengatakan pihaknya berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial dengan meminta penjelasan mengenai progres proyek. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin ada penjelasan yang utuh agar masyarakat mendapat gambaran yang jelas,” ujarnya.
Sorotan tidak hanya tertuju pada komunikasi publik, tetapi juga pada progres pekerjaan yang disebut tidak sesuai target awal. Beberapa kalangan mempertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.
Di sisi lain, isu mengenai perizinan dan kesesuaian tata ruang ikut menjadi perhatian. Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas umum umumnya harus melalui tahapan administratif, termasuk dokumen lingkungan dan persetujuan bangunan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerhati kebijakan publik M. Aqil menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus mengacu pada regulasi nasional tentang keuangan daerah. Ia menilai setiap program pemerintah perlu dilengkapi dokumen dan laporan yang dapat diuji secara administratif.
“Prinsip akuntabilitas penting agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan jurnalis dan elemen masyarakat berencana menyampaikan laporan dan aspirasi kepada lembaga terkait agar dilakukan penelaahan. Mereka juga mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pihak DTRB Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang muncul. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sejumlah warga berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui penjelasan resmi dan transparan, sehingga pelaksanaan proyek publik tetap berjalan dengan pengawasan yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat.(red)
