Audiensi Panas Berujung Kepastian: Siltap Perangkat Desa Lotim Diproses Cair Minggu Ini
Klik86.com - Lombok Timur – Setelah sempat memicu keresahan di tingkat desa, pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur desa di Kabupaten Lombok Timur akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah kabupaten menyatakan proses pencairan tengah dipercepat dan dana segera dikirim ke rekening desa.
Kepastian itu muncul dalam pertemuan antara pemerintah daerah dan perwakilan kepala desa yang berlangsung di kantor DPRD Lombok Timur. Forum tersebut menjadi ajang dialog terbuka terkait hak keuangan perangkat desa yang belum diterima dalam beberapa waktu terakhir, Senin (02/02/2026).
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, menjelaskan bahwa bupati telah memberi arahan agar seluruh proses administrasi diprioritaskan. Sejumlah instansi teknis langsung dilibatkan untuk menuntaskan tahapan pencairan.
Menurutnya, pembayaran akan dilakukan penuh tanpa pengurangan, bahkan direncanakan mencakup dua bulan sekaligus. Langkah ini diambil agar operasional pemerintahan desa tidak terganggu akibat keterlambatan anggaran.
Selain fokus pada pencairan dana, pemerintah daerah juga menyiapkan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan masa tugas perangkat desa. Perubahan tersebut dimaksudkan supaya aparatur yang mengakhiri masa jabatan tetap memperoleh haknya secara adil.
Perwakilan kepala desa menyambut positif hasil pertemuan tersebut. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menyebut keputusan itu memberikan kejelasan yang telah lama dinantikan perangkat desa.
Ia menilai komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten membantu meluruskan berbagai informasi yang simpang siur di lapangan, termasuk isu pemangkasan anggaran yang sempat beredar.
Dalam forum yang sama, turut dibahas rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) mendatang. Opsi penggunaan dana belanja tidak terduga menjadi salah satu solusi agar agenda demokrasi desa tetap berjalan sesuai jadwal.
Kesepakatan dalam audiensi tersebut berdampak pada situasi kondusif di daerah. Para kepala desa sepakat mengurungkan rencana aksi karena menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata.
Dengan adanya keputusan ini, diharapkan stabilitas pemerintahan desa di Lombok Timur kembali terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.(red)
