Pemkab Lombok Timur Matangkan Pengawasan Koperasi Merah Putih, Isu Lahan Jadi Sorotan Utama
Klik86.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mematangkan sistem pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui forum sosialisasi yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (30/12/2025). Agenda tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, sebagai bagian dari langkah penguatan ekonomi berbasis desa.
Bupati menilai koperasi harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pengawas koperasi dalam memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan tujuan awal pembentukan koperasi.
Dalam arahannya, Bupati mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk tidak bersikap pasif menghadapi kendala di lapangan. Ia meminta setiap permasalahan disampaikan secara terbuka agar dapat dirumuskan solusi yang realistis dan terukur, khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Isu keterbatasan lahan menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah mencatat masih ada puluhan desa yang belum memiliki lokasi pembangunan koperasi. Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan program apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah beserta perangkat terkait agar menyusun pemetaan kendala secara detail, mulai dari status kepemilikan tanah hingga akses jalan menuju lokasi. Pemetaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Infanteri Eky Anderson, memaparkan perkembangan pembangunan koperasi di wilayah Lombok Timur. Ia menyebutkan sejumlah titik telah siap untuk tahap pembangunan, meski sebagian lokasi masih terkendala aspek teknis dan administratif.
Berbagai upaya percepatan terus dilakukan, termasuk koordinasi lintas instansi, pelibatan aparat kewilayahan dalam pendataan, serta pemantauan progres pembangunan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ritme pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi yang melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan desa. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa desa tidak perlu khawatir terhadap risiko hukum selama pelaksanaan program dilakukan sesuai regulasi. Pemerintah daerah berharap penguatan pengawasan ini dapat melahirkan koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Lombok Timur.(red)
