Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Masuki Tahap Krusial, Pemerintah Pusat Siapkan Regulasi
Klik86.com - Jakarta – Rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memasuki babak baru setelah Kementerian Dalam Negeri memastikan kesiapan untuk menyusun regulasi sebagai dasar hukum pembentukan daerah otonomi baru tersebut. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dijadwalkan mulai awal 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu singkat.
Kepastian ini mengemuka dalam audiensi antara jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dengan perwakilan Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang digelar di Kantor Kemendagri, Selasa (16/12/2025). Pertemuan tersebut menandai keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Kasubdit Penataan Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ruli, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima mandat untuk segera menyiapkan RPP Provinsi Pulau Sumbawa. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke DPR RI, khususnya Komisi II, untuk masuk dalam agenda pembahasan resmi.
Menurut Ruli, dari ratusan usulan pemekaran wilayah yang tercatat secara nasional, Provinsi Pulau Sumbawa termasuk dalam usulan yang mendapat perhatian khusus. Sebagai tahapan lanjutan, Kemendagri juga akan melakukan uji publik langsung di Pulau Sumbawa guna melihat kesiapan daerah, dukungan masyarakat, serta aspek administratif dan kewilayahan. Uji publik ini direncanakan berlangsung pada pertengahan 2026.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk proses penyusunan RPP hingga pelaksanaan uji publik. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR RI, sehingga dukungan dan pengawalan dari pihak pengusul sangat dibutuhkan selama proses legislasi berlangsung.
Sementara itu, Ketua Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sahril Amin, menilai perkembangan ini sebagai momentum bersejarah bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Ia menyebut respons positif Kemendagri sebagai bukti bahwa perjuangan panjang yang ditempuh selama lebih dari dua dekade mulai membuahkan hasil nyata.
Sahril juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa untuk tetap solid dan aktif mengawal proses ini hingga tuntas. Ia berharap doa dan dukungan publik menjadi kekuatan moral agar pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat terealisasi sesuai target pada 2026.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan daerah se-Pulau Sumbawa, di antaranya Dr. Andi Azis, Abdul Hatap SH, Drs. Budiman Yunus, Ilham Yahyu SH dari Dompu, Ilyas SH dari Kabupaten Bima, serta Muhammad Jafar dari Kota Bima.(red)
