Wabup Lombok Timur Paparkan Sikap Pemerintah Daerah atas Pandangan DPRD Mengenai Rancangan APBD 2026
Klik86.com - Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD 2026, Selasa (25/11/2025). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa seluruh masukan DPRD menjadi landasan penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan tahun mendatang.
Wabup menjelaskan bahwa isu ketahanan pangan tetap menjadi prioritas. Selain memanfaatkan anggaran daerah, pemerintah juga mengoptimalkan dukungan dana desa yang dialokasikan untuk program pangan melalui BUMDes dengan nilai lebih dari Rp 48 miliar. Menurutnya, kolaborasi antara desa dan Pemda dapat memperkuat stabilitas penyediaan pangan masyarakat.
Pada sektor pariwisata, ia mengakui tingginya potensi ekonomi yang dapat digerakkan. Namun, kondisi keuangan daerah yang masih terbatas membuat peningkatan anggaran belum dapat direalisasikan secara ideal. Meski demikian, Pemda tetap mendorong pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi lokal dan berharap dukungan DPRD dapat memperkuat program-program strategis tersebut.
Guna meningkatkan PAD, Pemda tengah melakukan pembenahan dari sisi administrasi dan sistem pemungutan. Langkah tersebut meliputi pemutakhiran data pajak daerah, peningkatan pengawasan terhadap retribusi, serta penerapan pembayaran nontunai untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penerimaan.
Wabup juga menyoroti dinamika regulasi nasional yang berdampak pada proses penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Ia berkomitmen memastikan perencanaan APBD 2026 berjalan lebih disiplin dan sesuai jadwal yang ditetapkan perundang-undangan.
Terkait infrastruktur, pemerintah mencatat bahwa ratusan kilometer jalan kabupaten saat ini masih memerlukan penanganan. Pada tahun anggaran mendatang, Pemda merencanakan perbaikan puluhan ruas jalan dengan konstruksi hotmix serta perbaikan ruas poros desa menggunakan lapen. Peningkatan layanan air bersih turut menjadi program prioritas, termasuk proyek penambahan debit air di wilayah selatan dan penyediaan jaringan pipa baru di sejumlah desa.
Dalam hal perlindungan pekerja migran, Pemda akan mengaktifkan kembali Satgas P2MI untuk memastikan calon PMI berangkat melalui mekanisme resmi dan aman sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga menegaskan bahwa ketersediaan pupuk untuk kebutuhan pertanian masih mencukupi dan telah mengajukan penambahan pasokan harian elpiji guna menjaga stabilitas distribusi.
Menjawab isu kelembagaan BUMD, Wabup menyampaikan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas Direksi dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan sambil menunggu penyelarasan regulasi daerah dengan aturan pemerintah pusat yang terbaru. Draft regulasi baru telah disiapkan untuk segera dibahas bersama DPRD.
Di akhir penyampaiannya, Wabup menegaskan komitmen Pemda untuk tetap menjaga keselarasan antara arah pembangunan dan anggaran, termasuk dengan memaksimalkan peluang program pemerintah pusat demi mendukung kebutuhan pembangunan daerah.(red)
