Bupati Lotim Dorong Budaya Kerja Disiplin dan Pelayanan Humanis
Klik86.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penguatan budaya kerja aparatur. Dalam pertemuan resmi dengan jajaran pejabat Pemda pada Kamis (6/11/2025), Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus benar-benar berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola administrasi.
Di hadapan pejabat eselon II, III, serta lurah dan kepala UPT, Bupati menilai bahwa kualitas pelayanan dimulai dari kedisiplinan. Menurutnya, kedisiplinan tidak cukup diukur dari kehadiran, namun dari tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
“Kita bukan hanya datang dan pulang tepat waktu, tetapi memastikan tugas yang diamanahkan kepada kita berjalan dan memberi manfaat,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa pemahaman atas tugas pokok dan fungsi harus diperluas hingga mencakup keterkaitan dengan kementerian atau lembaga pusat. Dengan begitu, daerah mampu mengakses program-program strategis dan pendanaan yang tersedia di pusat untuk mendukung kebutuhan masyarakat Lombok Timur.
Bupati juga menyoroti sikap sebagian aparatur yang dinilai belum memberikan pelayanan dengan sikap ramah. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mencerminkan etika, empati, dan kemudahan bagi masyarakat.
“Jika kita melayani dengan tidak ramah, itu bertentangan dengan semangat pelayanan pemerintah daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati mengumumkan rencana Pemda menjadikan empat koperasi merah putih — di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Montong Baan, dan Jerowaru — sebagai model percontohan. Program ini terhubung dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG. Pemkab juga mengusulkan agar wilayah kategori 3T tetap mendapat perhatian walaupun penerimanya tidak banyak.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menguraikan pentingnya ketahanan pelayanan publik di tengah perubahan mekanisme transfer keuangan negara. Ia menjelaskan alur pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, serta menekankan bahwa harmoni antara program pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan lebih efektif.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperbaiki pola kerja aparatur, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta memastikan setiap program pemerintah bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Lombok Timur.(red)
