Ujian Profesi Advokat 2025 di Mataram Tuai Kritik: Ketua DPC PERADI Mataram Sebut Pelaksanaan Paling Buruk
Klik86.com - Mataram – Pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA) Tahun 2025 di Kota Mataram menjadi sorotan setelah berlangsung dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Ketua DPC PERADI Mataram, Dr. Asmuni, SH, M.H., secara terbuka menyampaikan kekecewaannya dan menyebut penyelenggaraan kali ini sebagai yang “paling buruk sepanjang sejarah UPA”.
Gangguan utama datang dari padamnya aliran listrik saat ujian berlangsung, yang menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif. Dr. Asmuni menilai, tidak adanya kepastian dan komunikasi dari pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram semakin memperburuk keadaan. “Kami tidak mendapat informasi atau penjelasan resmi, bahkan sulit menghubungi pihak kampus,” ujarnya, Sabtu (28/06/2025).
Menurutnya, ketidaknyamanan yang dirasakan para peserta ujian merupakan dampak dari buruknya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan teknis sepenuhnya dipercayakan kepada pihak outsourcing, sementara pihaknya hanya menjalankan fungsi pengawasan.
Supervisor kegiatan, Isatul Mardiah, turut membenarkan bahwa kegiatan UPA kali ini dilaksanakan atas permintaan PERADI pusat untuk bekerja sama dengan kampus. “Sebenarnya kami lebih memilih lokasi lain yang lebih siap, seperti hotel, tapi permintaan pusat memang agar dilaksanakan di lingkungan kampus,” katanya.
Kendati demikian, Isatul menambahkan bahwa pengelolaan teknis seperti penerimaan peserta dan logistik memang ditangani oleh penyedia pihak ketiga, sementara materi ujian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak PERADI pusat.
Kondisi ini membuat banyak peserta harus menunggu dalam ketidakpastian, bahkan diperkirakan ujian akan mengalami penundaan hingga listrik kembali menyala. Situasi ini menimbulkan kekecewaan dari peserta yang merasa tidak mendapatkan fasilitas layak, padahal telah membayar biaya ujian.
Dr. Asmuni menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. “Ini bukan sekadar hambatan teknis, ini bentuk kelalaian. Seharusnya semua dicek terlebih dahulu, terutama menyangkut fasilitas dasar seperti listrik. Kami sebagai pengawas ikut merasa malu kepada peserta,” tegasnya.
Ia berharap agar ke depan pelaksanaan UPA dilakukan dengan persiapan yang matang dan tidak lagi menyerahkan tanggung jawab teknis kepada pihak yang tidak profesional.(red)
