Program Bantuan Sembako di Lombok Timur, Sekda Lotim: Langkah Strategis Kendalikan Inflasi
klik86.com - Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Lombok Timur ramai memperbincangkan kebijakan terbaru dari Bupati Haerul Warisisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya, yaitu program bantuan sembako bagi warga. Program ini menjadi sorotan, terutama karena anggaran yang dialokasikan mencapai Rp40 miliar dari APBD 2025, sehingga menimbulkan berbagai opini di kalangan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Juaini Taofik, menegaskan bahwa program bantuan sembako telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi 2024-2026 sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan menekan inflasi. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah positif karena dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga strategi untuk memperkuat perekonomian inklusif. Masyarakat akan merasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya pada Kamis (13/03/2025).
Taofik menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan dipercaya untuk mengelola program ini karena memiliki peran utama dalam pengendalian harga pasar. Sejumlah kebijakan serupa seperti operasi pasar dan subsidi bahan pokok sebelumnya juga telah dijalankan oleh dinas tersebut, sehingga mereka memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program berbasis kebutuhan masyarakat.
“Dinas Perdagangan adalah institusi yang tepat untuk menangani program ini karena sudah terbiasa mengelola kebijakan pengendalian inflasi. Apalagi, menjelang Lebaran 2024, inflasi di Lombok Timur sempat menyentuh angka 7%, sehingga perlu ada langkah antisipatif,” jelasnya.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima utama, tetapi secara tidak langsung juga memberikan dampak positif bagi kelompok lain, seperti pegawai negeri, melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Meskipun kondisi inflasi di tahun 2025 masih tergolong terkendali, pemerintah tetap melakukan langkah preventif dengan meluncurkan program ini lebih awal.
“Kita tidak bisa menunggu inflasi melonjak baru bertindak. Kebijakan seperti ini harus dirancang berdasarkan evaluasi tren ekonomi sebelumnya,” tambah Taofik.
Dari segi pelaksanaan, keterbukaan menjadi prinsip utama. Pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk media, guna memastikan transparansi dalam distribusi bantuan.
“Kami ingin semua pihak dapat mengawasi jalannya program ini. Pelaksanaannya pun melibatkan banyak unsur, termasuk masyarakat dan media, agar berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Menjawab kekhawatiran tentang penggunaan anggaran, Taofik menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pemborosan, melainkan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, terutama di saat kebutuhan pokok meningkat menjelang hari raya.
“Ini bukan soal menghamburkan uang, tetapi bagaimana pemerintah hadir untuk membantu warganya yang membutuhkan. Tentu saja, cakupan penerima bisa lebih luas jika anggaran memungkinkan,” jelasnya.
Pelaksanaan program ini juga mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur teknis pengelolaan anggaran di daerah.
“Regulasi ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah akuntabilitas, daftar penerima bantuan telah disusun berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan data yang valid dan mencegah terjadinya duplikasi. Taofik pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program ini agar tepat sasaran.
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawal program ini. Data penerima sudah jelas berbasis KK, sehingga distribusi bisa lebih tepat dan tidak ada penyimpangan,” pungkasnya.\
(dan)
