Diduga Oknum Kades di Simalungun Gasak Dana Desa, Warga dan Anggota DPRD pun Turun Tangan

Sangat disesalkan tindakan dari Kepala Desa Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, yang bersangkutan diduga telah gelapkan ratusan juta rupiah dari anggaran Dana Desa. Hingga membuat geram masyarakat, tak terkecuali Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun. 

Akan tetapi rombongan wakil rakyat dan kedua lembaga negara yang berada di kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara ini mendapatkan kekecewaan hingga membuat geram salah satu anggota DPRD dari fraksi PDIP. Haji Mariono SH. 

H. Mariono SH mengatakan, bahwa pangulu Banjar Hulu sudah layak untuk dimakzulkan karena sudah mengelapkan uang negara. 

"Selain dapat dimakzulkan, yang bersangkutan juga  sudah enam bulan berturut-turut tidak pernah hadir di rapat koordinasi kecamatan. Dan ini akan kami bawa ke rapat khusus anggota dewan," ucap H. Mariono, SH yang merupakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Simalungun, di tengah kerumunan masyarakat dan juga wartawan. 

Berdasarkan surat pernyataan yang di buat oleh Kardianto, yang di duga di buat di hadapan Camat Ujung Padang, Manaon Siregar pada Senin (6/1/2025). Kardianto selaku Kepala Desa Banjar Hulu, bersedia menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2024 senilai Rp 67,500,000 terhadap masyarakat Banjar Hulu, tepatnya pada hari Rabu 15/1/2025. Akan tetapi sampai berita ini diterbitkan, Kardianto tidak menepati janjinya soal penyaluran bantuan tersebut. 

Dalam isi pernyataan Pangulu Kardianto juga menyatakan akan membangun parit pasangan sepanjang 284 meter dengan anggaran sebesar Rp. 144,516,000 sesuai dengan RAB. Dan juga merealisasikan ketahanan pangan sebesar Rp 115,000,000. Dan kedua kegiatan tersebut oleh Pangulu atau Kepala Desa Kardianto menyanggupi akan merealisasikannya pada tanggal 31/1/2025.

Sementara itu Rabu, (15/1/2025) sejumlah awak media mencoba mengkonfirmasi salah satu perangkat Desa di Banjar Hulu. Oleh Perangkat Desa yang tidak mau disebut namanya ini mengaku jika dirinya merasa heran. Sebab menurutnya di masa kepemimpinan Pangulu Kardianto sangat beda di masa Pangulu Suheri pangulu sebelumnya. 

Ketika ditanyakan Wartawan apa letak perbedaan yang dimaksud oleh si-Perangkat, beberapa fakta pun terungkap.

"Dulu kalau pak Suheri (mantan Kades sebelumnya) kalau melaksanakan pekerjaan harus dihadiri oleh Pendamping Lokal Desa, seperti Ketua Maujana, Camat, Babinsa dan bhabinkamtibmas. Tapi kalau sesudah pak Kardianto jadi Pangulu, semua unsur itu tidak dilibatkan,"ucap Perangkat Desa ini. 

Lebih lanjut ia menyampaikan kecurigaannya atas adanya kongkalikong terhadap penggunaan Dana Desa. Sehingga semuanya terkesan berjalan aman, meski secara pelaksanaan menyimpan berbagai masalah.

"Aku bingung bang, masa tidak curiga pihak Maujana, Camat, dan PLD terhadap pak kardianto. Kok bisa selesai laporan pekerjaan tanpa di undang pihak mereka. Kan seharusnya, sebelum di antar LPJ camat, PLD dan Maujana harus mengetahui apakah sudah terealisasi pekerjaannya atau tidak. Nah, disitulah saya curiga, jangan-jangan mereka ini juga ikut menggelapkan Dana Desa tersebut,"tambah si-Perangkat Desa mengungkapkan kecurigaannya. 

Sebelum mengakhiri perbincangan dengan Wartawan, Perangkat Desa inipun menyampaikan harapannya terhadap Kejari Simalungun. Serta meminta Kasi Intel Kejari Simalungun  turun langsung kelapangan dan memeriksa Camat Ujung Padang, Manaon Siregar, Ketua Maujana termasuk PLD Banjar Hulu. (P.S)