Polemik Tanah Ambung Mencuat, Dirut PDAM Lombok Timur Nyatakan Siap Terima Konsekuensi Hukum
Klik86.com - LOMBOK TIMUR – Persoalan kepemilikan lahan sumber mata air Ambung kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan keterbukaan dari kalangan mahasiswa. Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti penguasaan lahan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah.
Pernyataan itu muncul di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Massa meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai status tanah yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi sumber mata air oleh PDAM.
Bagi Sopyan, persoalan legalitas lahan tetap harus mendapat perhatian, meskipun sumber mata air Ambung memiliki kontribusi terhadap pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, pemanfaatan sumber tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, melainkan untuk mendukung distribusi air bersih kepada pelanggan.
PDAM mencatat sekitar 1.000 kepala keluarga memperoleh layanan air bersih dari sumber mata air Ambung. Keberadaan sumber tersebut juga dinilai penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan, terutama ketika perusahaan menghadapi keterbatasan pasokan air.
Sopyan mengakui bahwa belum maksimalnya pemanfaatan sumber Ambung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan distribusi air. Karena itu, keberadaan mata air tersebut memiliki arti strategis bagi keberlangsungan pelayanan PDAM.
Namun, ia memastikan tidak akan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai pembenaran apabila ternyata ditemukan persoalan dalam aspek kepemilikan aset.
“Kalau memang nanti terbukti tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah daerah, tentu kami akan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” ungkapnya.
Sementara itu, PMII Lombok Timur menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Koordinator aksi, Ihwan Pajar, menyebut gerakan yang dilakukan mahasiswa merupakan tindak lanjut dari pengkajian terhadap persoalan lahan Ambung yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
Mahasiswa mempertanyakan klaim pemerintah daerah yang menyebut kawasan tersebut telah menjadi aset daerah sejak 1991. Mereka meminta pemerintah menunjukkan dokumen kepemilikan, termasuk bukti administrasi maupun dasar hukum yang mendukung penguasaan lahan.
Ihwan juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan informasi mengenai putusan pengadilan serta proses mediasi pada masa pemerintahan Sukiman-Azmy yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Selain itu, keluarga almarhum Amaq Asmadi disebut mengklaim mempunyai sertifikat atas tanah yang menjadi lokasi sumber mata air tersebut. Klaim itu semakin memperkuat tuntutan mahasiswa agar pemerintah melakukan penelusuran secara terbuka.
PMII menegaskan bahwa persoalan aset daerah tidak boleh berhenti pada klaim sepihak. Kepastian kepemilikan harus dibuktikan melalui dokumen yang dapat diuji secara hukum agar tidak mengabaikan hak pihak lain.
Kini, polemik sumber mata air Ambung menghadirkan dua kepentingan yang sama-sama membutuhkan kepastian, yakni perlindungan hak kepemilikan tanah dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan segera memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi konflik berkepanjangan.(red)
