Perjuangkan Kepastian Status Ribuan Pegawai, Bupati Lombok Timur Bahas Penataan 10.852 PPPK ke Pusat
Klik86.com - JAKARTA – Masa depan ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara langsung membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat melalui pertemuan dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai arah penataan tenaga aparatur, terutama menyangkut keberlanjutan status dan mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Dalam kunjungan itu, Haerul didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik.
Tidak hanya persoalan kepegawaian, pembahasan juga menyentuh evaluasi dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan birokrasi sekaligus memastikan kinerja setiap instansi berjalan secara terukur.
Di hadapan jajaran Kementerian PANRB, Haerul memaparkan kondisi kepegawaian di Lombok Timur yang saat ini memiliki 10.852 PPPK Paruh Waktu. Ribuan pegawai tersebut tersebar pada sejumlah sektor pelayanan dan administrasi pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, administrasi hingga berbagai bidang teknis.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai yang dimaksud telah masuk dalam basis data kepegawaian dan memiliki nomor induk PPPK. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah berkepentingan memastikan setiap tahapan kebijakan pusat dapat diikuti secara tepat, termasuk menyiapkan kebutuhan administrasi dan penyesuaian kelembagaan.
Keseriusan Lombok Timur dalam mengantisipasi perubahan kebijakan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kementerian PANRB. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah yang aktif melakukan konsultasi.
Erwan menjelaskan, pembahasan mengenai penataan PPPK terus dilakukan pemerintah pusat dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara berkelanjutan mengoordinasikan langkah-langkah strategis agar kebijakan penataan aparatur dapat diterapkan secara terarah.
Dalam pertemuan tersebut, Erwan turut didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara.
Penataan ASN sendiri menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk membangun sistem kepegawaian yang lebih tertib dan memberikan kepastian bagi para pegawai. Reformasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, berkesinambungan, serta semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sejalan dengan pembahasan itu, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan sejumlah keputusan strategis bersama DPR melalui siaran pers pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut mencakup penataan PPPK Paruh Waktu, guru non-ASN, tenaga kesehatan, hingga pelaksanaan rekrutmen CPNS.
Dalam keputusan tersebut, PPPK Paruh Waktu dari berbagai sektor profesi diarahkan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu juga mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Perhatian khusus diberikan pula kepada guru non-ASN yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan Desember 2024. Kelompok tersebut memperoleh perpanjangan serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui mekanisme khusus. Kebijakan serupa juga mencakup tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Sementara itu, pemerintah tetap merencanakan rekrutmen CPNS pada 2026. Untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, pelaksanaannya ditargetkan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan regulasi, kelengkapan data, dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Selama proses transisi tersebut berlangsung, para PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Skema penataan juga mencakup perubahan pengelolaan sejumlah kelompok tenaga berdasarkan bidang pekerjaan. Guru direncanakan menjadi bagian dari PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Tenaga kesehatan akan berada dalam lingkup Kementerian Kesehatan, sedangkan petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP diarahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Pengalihan tersebut masih memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Presiden yang kini tengah dipersiapkan pemerintah.
Bagi Kabupaten Lombok Timur, rencana perubahan tersebut memiliki dampak yang cukup besar mengingat jumlah tenaga PPPK Paruh Waktu yang mencapai 10.852 orang. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memastikan kepentingan para pegawai tetap terakomodasi, sekaligus menjaga agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.(red)
