LRC Dorong Kebijakan Pertanian Tangguh, Lombok Timur Hadapi Ancaman El Nino dan Kemiskinan
Klik86.com - LOMBOK TIMUR – Perubahan iklim kini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Ancaman kemarau berkepanjangan, berkurangnya pasokan air, hingga potensi penurunan hasil panen membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga perlindungan ekonomi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi terbatas yang diinisiasi Lombok Research Center (LRC), Kamis (15/10/2026) sore. Kegiatan yang menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber itu diikuti jurnalis dari sejumlah media untuk membahas kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem.
Dalam diskusi tersebut, fenomena El Nino menjadi salah satu ancaman yang mendapat perhatian. Musim kemarau yang lebih panjang dapat mengurangi ketersediaan air irigasi dan menghambat aktivitas pertanian. Bahkan, jadwal tanam petani berpotensi bergeser hingga sekitar dua bulan apabila kondisi cuaca tidak mendukung.
Risiko tersebut semakin besar di wilayah selatan Lombok Timur, seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru. Sebagian lahan pertanian di kawasan ini masih bergantung pada air hujan sehingga rentan mengalami kekeringan ketika curah hujan menurun.
Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya menilai, gangguan terhadap sektor pertanian perlu ditangani secara menyeluruh karena dampaknya dapat menjalar hingga ke persoalan kesejahteraan keluarga. Ketika produksi menurun, penghasilan petani ikut terancam, sementara kebutuhan rumah tangga dan harga pangan tetap menjadi beban yang harus dipenuhi.
Situasi tersebut berpotensi memperbesar jumlah keluarga yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Tekanan ekonomi juga dapat memicu persoalan sosial, termasuk konflik rumah tangga dan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena itu, kebijakan menghadapi perubahan iklim perlu terhubung dengan agenda perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk merespons tantangan tersebut, Pemkab Lombok Timur mengarahkan kebijakan pertanian periode 2027–2029 pada penguatan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penyelarasan program dinilai penting agar intervensi yang dijalankan tidak terpisah-pisah dan dapat menjawab persoalan yang dihadapi petani di setiap wilayah.
Pemerintah daerah juga berupaya mendorong perubahan menuju sistem pertanian yang lebih modern. Optimalisasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kemampuan petani menjadi bagian dari langkah yang disiapkan. Penguatan kelembagaan juga akan diperluas, termasuk dengan memberi perhatian kepada buruh tani, bukan hanya kelompok yang tergabung dalam Gapoktan.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam memperbesar dukungan untuk sektor tersebut. Edwin menyampaikan bahwa porsi anggaran pertanian masih di bawah lima persen dari total belanja daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten mengandalkan strategi jemput bola dengan mengupayakan dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian.
Sejumlah pekerjaan fisik untuk memperkuat ketahanan air telah dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan dalam diskusi, hingga 12 Oktober 2026 terdapat 97 titik infrastruktur air yang dibangun atau ditangani. Pemerintah juga menangani 92 titik irigasi pertanian dengan nilai mencapai Rp9,2 miliar.
Selain itu, terdapat 25 sistem irigasi yang dibangun melalui partisipasi masyarakat. Sebanyak 265 sistem air perpompaan juga sedang dikerjakan dengan nilai program sekitar Rp41 miliar dan pelaksanaan yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2026.
Pemanfaatan bendungan dan sumber air lainnya turut dioptimalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pertanian, termasuk di kawasan Sakra yang menghadapi persoalan kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat membantu petani memperoleh akses air ketika pasokan dari hujan maupun jaringan irigasi belum mencukupi.
Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan sarana tersebut melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Skema ini memungkinkan kelompok masyarakat memperoleh dukungan dana untuk membangun atau mengelola infrastruktur air secara mandiri, sekaligus mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
Di bidang pengembangan lahan, Pemkab Lombok Timur menargetkan sekitar 5.000 hektare lahan pertanian melalui program Modern Advanced Agriculture System (PMAAS) hingga Desember 2026. Pendampingan petani juga menjadi bagian dari agenda tersebut dengan melibatkan 197 kelompok petani atau penyuluh pertanian lapangan (PPL), sebagaimana disampaikan dalam forum.
Di tingkat lapangan, sejumlah petani telah berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi cuaca melalui penyesuaian pola tanam, pemanfaatan sumber air alternatif, dan penerapan teknik pertanian modern. Meski demikian, keberhasilan langkah tersebut masih membutuhkan dukungan infrastruktur, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lahan dan kemampuan petani.
LRC bersama para peserta diskusi turut menyoroti pentingnya menjadikan kebutuhan petani kecil dan masyarakat rentan sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program. Penanganan perubahan iklim dinilai tidak cukup hanya dengan membangun sarana air, tetapi juga harus memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Pembahasan turut mencakup persoalan perizinan pertambangan yang membutuhkan pengelolaan secara cermat. Aspek lingkungan dan dampak sosial masyarakat perlu diperhitungkan agar keputusan pembangunan tidak menambah tekanan terhadap wilayah yang telah menghadapi kerentanan akibat perubahan iklim.
Forum tersebut menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diharapkan dapat membuka akses dukungan yang lebih luas sekaligus memastikan program nasional sesuai dengan kondisi pertanian di Lombok Timur.
Melalui berbagai langkah itu, pemerintah daerah dihadapkan pada pekerjaan besar untuk menjaga keberlanjutan pertanian di tengah perubahan iklim. Keberhasilan upaya tersebut tidak hanya akan diukur dari tersedianya infrastruktur dan meningkatnya produktivitas lahan, tetapi juga dari kemampuan melindungi pendapatan petani serta mencegah tekanan ekonomi berkembang menjadi kemiskinan ekstrem.(red)
