Revitalisasi 214 Sekolah di Lotim Dimulai, Bupati Soroti Transparansi hingga Risiko Pengelolaan Dana

Klik86.com - LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan pengawalan khusus terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Tak hanya mengejar percepatan pembangunan fasilitas sekolah, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada tata kelola dana agar setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP, kepala UPTD se-Kecamatan Selong serta perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan pelaksanaan revitalisasi membutuhkan perhatian serius karena sebagian kepala sekolah menghadapi pola pengelolaan program yang berbeda dari pekerjaan rutin sekolah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan setiap rencana penggunaan anggaran disusun secara tepat dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan akibat kekeliruan administrasi maupun penggunaan anggaran yang tidak semestinya.

Haerul meminta para kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program. Koordinasi dengan pihak terkait dinilai penting agar setiap keputusan yang menyangkut anggaran memiliki dasar yang jelas.

Ia menegaskan seluruh proses harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian. Dokumen transaksi juga harus disimpan dengan baik sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

“Setiap transaksi harus dicatat dan bukti-buktinya disimpan. Jangan sampai ada dokumen yang ditandatangani tanpa memahami isinya,” ujar Haerul.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menutup informasi mengenai pelaksanaan anggaran dari lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Menurutnya, keterbukaan sejak awal akan membantu mencegah persoalan di kemudian hari.

Selain aspek keuangan, Haerul menekankan bahwa revitalisasi sekolah memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar pembenahan gedung. Fasilitas pendidikan yang lebih baik diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan sumber daya manusia berkualitas.

“Yang menjadi tujuan akhirnya adalah bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak serta bermoral,” katanya.

Untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 214 satuan pendidikan di Lombok Timur memperoleh alokasi Program Revitalisasi dari pemerintah pusat. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan 2025 yang mencakup 60 satuan pendidikan.

Haerul menyebut bertambahnya penerima program menjadi peluang bagi Lombok Timur untuk mempercepat peningkatan fasilitas pendidikan. Ia juga mendorong agar komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI dan kementerian terkait terus dijaga guna membuka akses terhadap program pembangunan lainnya.

Menurutnya, berbagai hasil pembangunan yang diperoleh daerah tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi lintas lembaga. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh unsur pendidikan diminta tetap optimistis dan terus mengembangkan kerja sama.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur M. Nurul Wathoni menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal program revitalisasi sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Wathoni menyebut Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan peningkatan jumlah penerima revitalisasi paling besar di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Program tersebut juga mencakup lembaga pendidikan swasta selain sekolah negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, satuan pendidikan akan mendapatkan penguatan dalam pengelolaan program melalui keterlibatan komite sekolah dan konsultan yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan.

Selain menggunakan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Lombok Timur turut menjalankan program pembenahan sekolah melalui kemitraan dengan Happy Hearts Indonesia dan Pemerintah Australia.

Kerja sama tersebut menyasar 12 satuan pendidikan dan dilaksanakan secara bertahap. Hingga saat ini, enam satuan pendidikan telah mendapatkan realisasi, salah satunya berada di Montong Ba’an Selatan.

Rangkaian kegiatan koordinasi kemudian diisi dengan pemaparan dari Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur dan sesi diskusi. Pembahasan diarahkan pada penguatan pengawasan, pemahaman tata kelola serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan revitalisasi.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap revitalisasi ratusan satuan pendidikan di Lombok Timur dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberi dampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.(red)