Meski Berstatus Tahanan, Polres Lombok Timur Berikan Kesempatan Akad Nikah Sesuai Ketentuan Hukum
Klik86.com - Lombok Timur – Komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia kembali ditunjukkan Polres Lombok Timur dengan memfasilitasi pelaksanaan akad nikah bagi seorang tahanan yang sedang menjalani proses hukum. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pelayanan kepolisian yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Akad nikah dilangsungkan di lingkungan Mapolres Lombok Timur dengan pengamanan dari personel kepolisian. Seluruh rangkaian prosesi berlangsung secara tertib setelah memenuhi persyaratan administrasi serta mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Meskipun berstatus sebagai tahanan, hak untuk melangsungkan pernikahan tetap dapat dipenuhi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Karena itu, kepolisian memberikan ruang bagi terselenggaranya prosesi tersebut tanpa mengganggu jalannya proses penyidikan.
Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Lalu Rusmaladi, menyampaikan bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurutnya, pemenuhan hak bagi tahanan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berkeadilan. Seluruh proses dilakukan dengan tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
"Polri akan terus berupaya memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar IPTU Lalu Rusmaladi.
Ia berharap pernikahan yang telah dilaksanakan menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan tersebut. Selain membangun rumah tangga yang harmonis, momen itu diharapkan dapat menjadi dorongan bagi sang tahanan untuk memperbaiki diri dan menjalani masa depan yang lebih baik setelah seluruh proses hukum diselesaikan.
Melalui pelaksanaan akad nikah tersebut, Polres Lombok Timur menegaskan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi bagian dari tugas kepolisian. Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat dinilai dapat berjalan beriringan sebagai bentuk pelayanan publik yang berkeadilan.(red)
