Lombok Timur Masuk Pilot Project Bansos Digital, Pendataan Warga Diperkuat dengan Teknologi Biometrik
Klik86.com - Lombok Timur — Upaya pembenahan sistem bantuan sosial terus diperkuat pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital. Tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos.
Program yang digerakkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia tersebut bertujuan memperbaiki proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan agar lebih akurat dan tidak mudah terjadi kesalahan sasaran.
Sosialisasi perluasan uji coba itu berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu, 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, perangkat OPD, hingga berbagai pihak terkait.
Dalam arahannya, Ahyan menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen penting negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, tata kelola bansos harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga yang berhak.
Ia menyebutkan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Lombok Timur saat ini mencapai lebih dari 145 ribu keluarga untuk berbagai jenis program, mulai dari PKH, sembako, hingga bantuan sosial lainnya. Namun, sistem yang berjalan masih memiliki sejumlah tantangan, terutama terkait pembaruan data, ketepatan penerima, dan kelancaran penyaluran bantuan.
Menurut Ahyan, penerapan Portal Perlinsos menjadi peluang bagi daerah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern. Digitalisasi ini juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang mengedepankan kesejahteraan, kemajuan, keadilan, nilai religius, serta transparansi dalam pelayanan publik.
Berbeda dari mekanisme sebelumnya yang banyak bergantung pada usulan berjenjang, sistem baru ini memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri. Warga yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya melalui aplikasi yang telah disiapkan.
Namun, bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kendala akses digital, pendaftaran tetap dapat dilakukan dengan bantuan agen Perlinsos yang ditugaskan di lapangan.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa sasaran pendataan di Lombok Timur diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu kepala keluarga. Melalui uji coba ini, pemerintah ingin memastikan warga yang memenuhi kriteria dapat masuk ke dalam sistem secara lebih tertib dan terverifikasi.
Samuel mengatakan, salah satu fitur penting dalam digitalisasi bansos adalah verifikasi biometrik. Dalam proses pendaftaran, wajah pemohon akan dicocokkan dengan data biometrik yang tersedia pada basis data kependudukan. Jika identitas dinyatakan sesuai, sistem akan menampilkan data keluarga dan melakukan perhitungan kelayakan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Ia menilai penggunaan teknologi tersebut penting untuk menekan persoalan klasik dalam penyaluran bansos, yakni bantuan yang diterima pihak tidak layak atau sebaliknya, warga yang layak justru belum masuk daftar penerima.
Samuel juga mengungkapkan bahwa dari total alokasi bansos nasional sekitar Rp78 triliun, masih terdapat potensi ketidaktepatan sasaran yang cukup besar. Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu menurunkan tingkat kesalahan penerima hingga di bawah 20 persen, bahkan ditargetkan idealnya berada di bawah 10 persen.
Meski sistem digital mulai diuji, pemerintah tidak langsung menghapus mekanisme lama. Selama masa uji coba, layanan seperti aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos tetap berjalan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Hasil dari uji coba ini direncanakan mulai digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV 2026. Jika masih diperlukan penyempurnaan, pemanfaatannya ditargetkan paling lambat pada Triwulan I 2027.
Dalam menentukan kelayakan penerima, sistem tetap akan menggabungkan berbagai sumber data, seperti DTKS, data kependudukan Dukcapil, kepemilikan aset, kepemilikan kendaraan, serta indikator sosial ekonomi lainnya.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, sebelumnya menyampaikan bahwa perluasan uji coba ini menjadi bagian dari persiapan menuju tata kelola bansos nasional berbasis digital. Selain menguji ketepatan data, program ini juga mengukur kesiapan masyarakat, agen pelaksana, identitas digital, serta sistem pertukaran data antarinstansi.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama, sekitar 349 peserta mengikuti sosialisasi yang berasal dari unsur pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, kepala OPD, forum kawil, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara pada hari kedua, sebanyak sekitar 401 peserta mengikuti Training of Trainer bagi agen Perlinsos, yang terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kawil, serta SDM Pemkab Lombok Timur.
Melalui keikutsertaan dalam pilot project ini, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi daerah contoh dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis digital. Pemerintah daerah optimistis sistem tersebut dapat mendorong pendataan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(red)
