GASAK NTB Minta Aksi PPS 2 Juni Tak Lumpuhkan Pelabuhan dan Fasilitas Strategis
Klik86.com - Nusa Tenggara Barat — Rencana aksi demonstrasi Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026 mendapat perhatian dari Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB).
Melalui Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, pihaknya menyampaikan bahwa aksi menyuarakan pendapat merupakan bagian dari hak demokratis masyarakat. Ia menilai, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan terhadap persoalan publik selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
Namun demikian, GASAK NTB mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu aktivitas umum, terutama pada fasilitas vital yang berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat.
Yandis menyebutkan, sejumlah titik seperti pelabuhan, bandara, terminal, serta jalur utama distribusi barang perlu tetap steril dari hambatan. Menurutnya, gangguan pada akses tersebut dapat menimbulkan efek berantai terhadap mobilitas warga, arus logistik, hingga pendapatan masyarakat kecil.
“Kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dihormati. Tetapi jangan sampai aksi yang dilakukan justru menghambat aktivitas ekonomi dan merugikan masyarakat yang bekerja setiap hari di sektor tersebut,” ujar Yandis.
Ia juga menekankan bahwa kawasan pelabuhan menjadi salah satu lokasi penting yang harus dijaga kelancarannya. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas di area tersebut, mulai dari pekerja, pedagang, sopir, hingga pelaku usaha kecil.
Karena itu, GASAK NTB berharap massa aksi dapat menyalurkan aspirasi secara damai tanpa melakukan pemblokiran atau penutupan akses terhadap fasilitas strategis.
Selain itu, GASAK NTB turut meminta aparat keamanan mengawal jalannya aksi dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak berlebihan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar suasana tetap terkendali dan tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
GASAK NTB menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga kepentingan publik. Dengan demikian, aksi pada 2 Juni 2026 diharapkan tetap berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu roda ekonomi masyarakat NTB.(red)
