Dari Pendidikan hingga BPJS, Lombok Timur Sampaikan Beban Daerah ke Menteri Sosial
Klik86.com - Jakarta – Sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Lombok Timur dibahas dalam pertemuan antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (28/4/2026). Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik memaparkan langsung kondisi terkini kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam forum tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan utama. Program Sekolah Rakyat yang telah berjalan beberapa waktu terakhir masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sarana dan lokasi belajar. Ratusan siswa saat ini masih menjalani kegiatan pendidikan di fasilitas sementara, baik di pusat pelatihan di Lenek maupun di bangunan bekas institusi pendidikan kesehatan di Sakra.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas permanen. Namun, kebutuhan luas lahan yang bertambah dari rencana awal menjadi tantangan baru yang harus segera diatasi. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan komitmennya untuk tetap mendukung keberlanjutan program tersebut.
Selain pendidikan, persoalan jaminan kesehatan masyarakat juga mencuat dalam pembahasan. Pemerintah daerah mencatat adanya sekitar 130 ribu warga yang tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Padahal, alokasi anggaran untuk program tersebut pada tahun ini telah mengalami peningkatan signifikan.
Jika kondisi tersebut tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat, daerah diperkirakan harus menambah beban anggaran dalam jumlah besar untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dinilai cukup memberatkan meskipun kondisi pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan.
Sementara itu, untuk program bantuan sosial, pemerintah daerah melaporkan bahwa penyalurannya berlangsung baik dan relatif tanpa kendala.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan program pendidikan berbasis masyarakat seperti Sekolah Rakyat. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian data kepesertaan BPJS dilakukan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Sebagian warga yang sebelumnya dinonaktifkan, menurutnya, tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Namun, pemerintah pusat juga telah mengaktifkan kembali puluhan ribu peserta yang dinilai layak. Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian data agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan.
Audiensi ini menjadi momentum bagi kedua pihak untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam memastikan program sosial berjalan efektif serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(red)
