Negara Siaga Pangan Jelang Perayaan Besar 2026, Tim Pengawas Diterjunkan ke Seluruh Daerah
Klik86.com - Jakarta — Pemerintah pusat bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan keagamaan tahun 2026 dengan memperkuat kontrol di sektor pangan. Fokusnya tidak hanya pada ketersediaan barang, tetapi juga kestabilan harga dan jaminan mutu produk yang beredar di pasaran.
Sebagai langkah antisipasi, tim khusus pengawasan pangan dibentuk untuk bekerja lintas daerah selama periode Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Tim ini melibatkan unsur kepolisian, lembaga pangan, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah.
Koordinasi nasional terkait pengawasan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono di Mabes Polri pada Rabu (4/2/2026). Pertemuan itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan strategi pengendalian harga dan distribusi pangan.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perdagangan. Jajaran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota juga terlibat, baik secara langsung maupun daring.
Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari agenda stabilisasi pasokan pangan nasional yang lebih dulu digelar pada 22 Januari 2026. Pemerintah menilai koordinasi sejak awal penting agar pasar tetap terkendali saat permintaan meningkat tajam.
Fokus pada Kepatuhan Harga
Tim pengawas akan memastikan pelaku usaha mematuhi kebijakan harga yang telah ditetapkan pemerintah, baik di tingkat produsen maupun pedagang. Seluruh jalur distribusi menjadi sasaran pemantauan, dari gudang penyimpanan hingga rak penjualan.
Operasi dilakukan serentak di 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Bahan pokok yang diawasi meliputi beras, jagung, kedelai, daging, telur, bawang, cabai, minyak goreng, serta gula.
Pejabat Bapanas menegaskan bahwa aturan harga dibuat untuk melindungi daya beli masyarakat. Karena itu, setiap penyimpangan akan ditindak sesuai ketentuan.
Cadangan Pangan Dinilai Kuat
Pemerintah memastikan cadangan pangan strategis, terutama beras, berada pada level aman. Ketersediaan stok disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama musim perayaan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai tidak ada alasan bagi kenaikan harga di luar batas yang telah ditetapkan. Pengendalian inflasi pangan pun menjadi salah satu prioritas utama.
Selain harga, aspek keamanan pangan turut menjadi perhatian. Produk yang tidak memenuhi standar mutu akan menjadi sasaran pengawasan ketat.
Lanjutkan Program Tahun Lalu
Program pengawasan tahun ini merupakan pengembangan dari kegiatan serupa pada 2025. Saat itu, ribuan inspeksi dilakukan di berbagai wilayah dan ratusan pelaku usaha mendapat sanksi administratif. Pemerintah mengklaim langkah tersebut berhasil menekan harga beras kembali stabil.
Untuk membuka ruang partisipasi publik, pemerintah menyediakan saluran pengaduan berbasis WhatsApp agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran di lapangan.
Edukasi Didahulukan, Sanksi Tetap Ada
Aparat menegaskan pendekatan persuasif dan pembinaan akan menjadi langkah awal. Namun, jika ditemukan pelanggaran serius seperti penimbunan atau manipulasi harga, proses hukum akan dijalankan.
Pemerintah berharap pengawasan terpadu ini mampu menjaga kondisi pasar tetap sehat. Stabilitas pangan dinilai krusial agar masyarakat dapat menjalani rangkaian hari besar keagamaan dengan tenang tanpa dibayangi gejolak harga.(red)
