Pemda dan DPRD Lombok Timur Bedah Pelaksanaan MBG, Fokus Perbaikan Sistem dan Pengawasan

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap dinamika ekonomi daerah. Ia menyebutkan, aktivitas penyediaan bahan pangan dan distribusi makanan turut mendorong pergerakan ekonomi lokal, sebagaimana tercermin dalam data statistik daerah.

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan di lapangan. Sekda menilai keberhasilan pelaksanaan MBG sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan peran aktif sekolah. Koordinasi yang baik antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai mampu mencegah berbagai persoalan teknis selama program berlangsung.

Sebagai langkah antisipasi, Pemda Lombok Timur berencana memperluas sistem pengawasan dengan melibatkan unsur masyarakat. Mekanisme ini dirancang sebagai saluran kontrol dan pengaduan publik, khususnya bagi wali murid, agar setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat dan terbuka mulai pertengahan 2026.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penyelesaian masalah melalui mekanisme berjenjang di tingkat lokal. Pola ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala tanpa harus selalu menunggu intervensi dari pemerintah pusat atau provinsi.

Dalam forum yang sama, Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas MBG di tingkat kabupaten memiliki peran krusial dalam fungsi monitoring. Ia meminta satgas secara rutin melakukan pemantauan operasional seluruh SPPG dan menyampaikan laporan secara cepat apabila ditemukan kendala yang membutuhkan tindak lanjut.

Sementara itu, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, memaparkan hasil penelusuran terhadap kejadian yang sempat muncul di wilayah Kembangsari. Berdasarkan evaluasi, permasalahan tersebut dipicu oleh kurangnya pemahaman mengenai cara konsumsi makanan yang dibagikan. Produk susu kedelai yang seharusnya diminum langsung justru disimpan terlalu lama, sehingga melewati batas aman konsumsi.

Ia juga mengungkap adanya catatan terhadap mitra penyedia, khususnya terkait manajemen stok bahan pangan yang mendekati masa kedaluwarsa. Temuan ini menjadi dasar untuk memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra pelaksana program.

Hingga saat ini, jumlah SPPG yang tercatat dalam sistem mencapai 213 unit, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Namun, sekitar 40 unit masih berada pada tahap persiapan operasional akibat kendala teknis, termasuk aktivasi sistem administrasi.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah validasi data penerima manfaat. Sinkronisasi data dari Dapodik, EMIS, dan BKKBN dinilai masih memerlukan penyesuaian, terutama setelah adanya beberapa kali perubahan petunjuk teknis di tingkat nasional. Untuk 2026, fokus diarahkan pada ketepatan data penerima manfaat tambahan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan tenaga pendukung sekolah.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh unsur DPRD, koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan kecamatan, serta organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah berharap pembahasan ini menjadi pijakan untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.(red)