Dukcapil Lombok Timur Benahi Pola Pelayanan di Tengah Kendala Sistem Nasional

Klik86.com - Lombok Timur – Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Timur terus dilakukan meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan teknis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat menegaskan bahwa gangguan sistem dan keterbatasan sarana tidak menjadi penghalang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Kamis (18/12/2025).

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, S.Sos, menyampaikan bahwa sistem kependudukan yang digunakan daerah merupakan bagian dari jaringan nasional. Akibatnya, setiap gangguan yang terjadi di tingkat pusat secara otomatis berdampak pada proses pelayanan di daerah.

“Pelayanan administrasi saat ini sangat bergantung pada sistem terpusat. Jika pusat melakukan pemeliharaan atau mengalami gangguan, daerah tidak dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya.

Selain kendala sistem, stabilitas jaringan internet juga berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan. Gangguan pada penyedia layanan internet kerap menyebabkan keterlambatan proses perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan. Namun demikian, kondisi tersebut umumnya bersifat sementara dan dapat segera diatasi.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, Dukcapil Lombok Timur telah menyusun pola kerja yang jelas antara kabupaten dan kecamatan. Layanan administrasi umum tetap dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan, sedangkan kasus tertentu yang memerlukan verifikasi lanjutan ditangani di tingkat kabupaten.

“Pembagian kewenangan ini dilakukan agar pelayanan lebih efektif dan tidak menumpuk di satu titik,” jelas Parihin.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian layanan bagi masyarakat. Seluruh jajaran Dukcapil diminta memberikan solusi yang jelas agar warga tidak mengalami kebingungan akibat proses administrasi yang berbelit.

“Kami tidak menginginkan masyarakat harus berpindah-pindah tempat tanpa kepastian. Setiap permohonan harus diarahkan pada penyelesaian,” tegasnya.

Dukcapil Lombok Timur juga membuka layanan khusus bagi warga dengan kebutuhan mendesak, seperti penyesuaian data untuk keperluan medis, administrasi jaminan kesehatan, maupun dokumen pendukung keberangkatan ibadah haji.

“Dalam kondisi tertentu, pertimbangan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berupaya menyelesaikan persoalan administrasi tersebut secepat mungkin,” katanya.

Sementara itu, persoalan keterbatasan blangko KTP elektronik masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Pasokan blangko sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dinamika perubahan data kependudukan.

Meski demikian, Dukcapil Lombok Timur memastikan bahwa seluruh permohonan tetap tercatat dalam sistem dan ditangani sesuai prosedur hingga blangko tersedia.

Parihin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi komitmen utama pihaknya, meskipun berada dalam keterbatasan yang bersifat nasional.

“Kami terus berupaya agar pelayanan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.(red)