Pemerintah Lombok Timur Gelontorkan Rp 40 Miliar untuk Kendalikan Harga Pangan
"Karena anggarannya dikelola oleh Dinas Perdagangan, maka program ini tidak bisa dikategorikan sebagai bansos atau hibah. Skema yang digunakan berbeda," ungkap Edwin dalam keterangannya pada Kamis, 13 Maret 2025.
Menurutnya, program ini telah melalui proses kajian menyeluruh sebelum diterapkan. Salah satu dasar kebijakan tersebut adalah arahan Presiden RI pada 17 Februari di Istana Negara terkait pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. “Kami merancang program ini agar berjalan sebelum, selama, dan sesudah Ramadan untuk memastikan dampaknya optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edwin menegaskan bahwa penyaluran bantuan dalam program ini berbasis kepala keluarga, bukan individu. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Kami tidak ingin ada ketidaktepatan dalam distribusi. Mereka yang terdaftar harus benar-benar menerima manfaat, sementara yang tidak berhak tidak boleh masuk dalam daftar penerima," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pegawai negeri sipil (ASN), anggota TNI/Polri, perangkat desa, serta tim verifikator tidak diperbolehkan menjadi penerima bantuan dalam program ini.
Edwin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. “Pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pertahanan negara, tetapi juga memastikan ketahanan pangan tetap terjaga demi masa depan bangsa,” pungkasnya
(dan)
