MBG Dinilai Jadi Penggerak SDM dan Ekonomi Daerah, Sekda Lotim Ajak Akademisi Lakukan Evaluasi Berbasis Riset
Klik86.com - Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan program tersebut harus dibuktikan melalui evaluasi yang berbasis data dan penelitian ilmiah agar manfaatnya dapat terus ditingkatkan.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik bertema "MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN" yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong pada Minggu (5/7/2026).
Dalam pemaparannya, Juaini mengatakan bahwa MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk membangun generasi yang sehat sejak dini. Program tersebut menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik di semua jenjang pendidikan, santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan.
Ia menilai pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, melainkan harus mampu menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu terus dipantau melalui indikator yang terukur agar dampaknya terhadap kesehatan maupun kualitas pendidikan dapat diketahui secara jelas.
Menurut Juaini, Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten dengan cakupan pelaksanaan MBG yang cukup besar. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi melalui penelitian mengenai efektivitas program di lapangan.
"Hasil penelitian sangat dibutuhkan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui aspek mana yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki," ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa MBG menjadi beban keuangan pemerintah daerah. Juaini menegaskan seluruh pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah lebih berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaannya.
Di sisi lain, implementasi MBG disebut telah memunculkan aktivitas ekonomi baru di Lombok Timur. Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi membutuhkan tenaga kerja, bahan baku pangan, serta berbagai layanan pendukung yang sebagian besar melibatkan masyarakat lokal.
Perputaran anggaran yang terjadi setiap bulan dinilai memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, keberadaan SPPG juga menciptakan peluang usaha bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa distribusi makanan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Juaini berpandangan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih efektif. Menurutnya, daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan MBG dapat berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki mekanisme evaluasi. Kritik maupun masukan dari masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak justru menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan program.
"Evaluasi merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kebijakan. Dari sanalah pemerintah memperoleh bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh memandang MBG sebagai implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Meski demikian, Saleh mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang mampu menjamin kualitas pelayanan serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penguatan kantin sekolah dengan sistem distribusi berbasis wilayah. Skema tersebut dinilai lebih mudah diawasi, menjaga kualitas makanan tetap higienis, sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran kepada para penerima manfaat.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus mengawal implementasi program melalui kajian ilmiah dan pengawasan sosial. Menurutnya, partisipasi kalangan akademik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Dialog publik yang diinisiasi HMI Cabang Selong tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang berdiskusi mengenai efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai perspektif.(red)
