Nelayan Lombok Timur Geruduk SPBN Tanjung Luar, Soroti Kelangkaan Solar Subsidi
Klik86.com - Lombok Timur – Suasana di depan SPBN Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, memanas setelah ratusan nelayan dari sejumlah desa pesisir menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (19/5/2026). Mereka datang membawa tuntutan terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi, terutama solar, yang dinilai semakin langka dalam beberapa waktu terakhir.
Massa aksi berasal dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, hingga Pulau Maringkik dan tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS). Para nelayan menilai pengurangan pasokan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan pendapatan masyarakat pesisir.
Koordinator aksi, Sayadi, menyebut distribusi BBM subsidi untuk nelayan tidak lagi berjalan maksimal. Menurutnya, stok solar di SPBN sering habis sebelum seluruh nelayan mendapatkan bagian, padahal kebutuhan melaut terus meningkat memasuki musim tangkap ikan.
Ia meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBN segera mengambil langkah konkret agar nelayan tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Kami hanya meminta hak nelayan dipenuhi sesuai kuota yang sudah ditetapkan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” ujarnya dalam orasi di tengah aksi.
Selain menyoroti minimnya pasokan, para nelayan juga mencurigai adanya praktik tidak transparan dalam distribusi BBM subsidi. Dugaan tersebut muncul karena data jumlah kapal dan kebutuhan nelayan disebut telah tercatat secara resmi, namun pasokan di lapangan justru berkurang.
Menurut massa aksi, kondisi itu memicu ketegangan antara nelayan dan petugas SPBN hampir setiap kali distribusi dilakukan. Mereka mendesak adanya keterbukaan mengenai jumlah kuota BBM yang masuk dan disalurkan setiap bulan.
Keluhan juga datang dari nelayan Pulau Maringkik. Salah seorang perwakilan nelayan, H. Nanang, mengaku sering gagal mendapatkan solar karena stok cepat habis sesaat setelah distribusi tiba.
Ia mengatakan nelayan dari wilayah kepulauan harus menempuh perjalanan jauh ke SPBN, namun sering pulang tanpa membawa BBM. Bahkan, untuk mengurus rekomendasi pembelian solar, nelayan disebut harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar.
“Kami berharap ada perhatian serius. Nelayan kecil jangan dipersulit hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” katanya.
Dalam aksinya, massa turut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan mafia BBM yang dianggap memperparah kelangkaan solar subsidi di kawasan pesisir selatan Lombok Timur.
Sementara itu, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, memastikan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pertamina. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan.
Menurutnya, kebutuhan solar memang mengalami peningkatan signifikan selama musim penangkapan ikan berlangsung, khususnya pada periode Mei hingga Agustus. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pertamina terkait penambahan pasokan.
“Kami berharap ada tambahan kuota secepatnya agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, nelayan juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, mulai dari transparansi distribusi BBM subsidi, evaluasi pengelolaan SPBN, pemberantasan praktik mafia BBM, hingga kemudahan pengurusan izin kapal dan rekomendasi pembelian bahan bakar.(red)
