Data Ekonomi Jadi Fondasi Pembangunan, Bupati Lombok Timur Tekankan Integritas Petugas SE 2026

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa petugas sensus memegang tanggung jawab besar karena hasil kerja mereka akan menjadi rujukan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh peserta pelatihan memahami bahwa proses pendataan bukan sekadar mengisi formulir, melainkan bagian penting dari pembangunan daerah dan nasional.

Menurutnya, kualitas data sangat ditentukan oleh cara petugas bekerja di lapangan. Data yang keliru akan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran, sementara data yang benar akan membantu pemerintah merancang program secara lebih akurat.

“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” jelasnya.

Haerul Warisin juga mengingatkan para petugas agar tidak mengambil jalan pintas dalam proses pendataan. Ia menegaskan bahwa setiap data harus diperoleh melalui kunjungan langsung ke lapangan, diamati dengan cermat, serta diverifikasi sesuai kondisi sebenarnya.

“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya.

Bupati menilai, prinsip kehati-hatian tersebut penting dijaga karena data BPS selama ini menjadi salah satu sumber informasi terpercaya dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi NTB, H. Wahyudin, menegaskan bahwa SE 2026 merupakan kegiatan strategis untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh. Data yang dihasilkan, kata dia, akan menjadi bahan penting dalam menyusun arah pembangunan ke depan, termasuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyampaikan bahwa BPS berkomitmen menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna. Karena itu, seluruh petugas diminta mengikuti pelatihan dengan serius agar memahami standar kerja, metodologi, konsep, serta teknis pendataan yang akan diterapkan.

Selain soal ketelitian, Wahyudin juga menyoroti pentingnya kedisiplinan waktu. Ia meminta petugas menyelesaikan pendataan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan, sebab masih terdapat proses lanjutan yang harus dikerjakan, termasuk pemeriksaan data anomali.

“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan, karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” harapnya.

Ia juga mendorong peserta pelatihan aktif berkonsultasi dengan instruktur, terutama untuk membahas berbagai kemungkinan persoalan yang dapat ditemui saat bertugas di wilayah masing-masing.

Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur diikuti sebanyak 1.336 peserta. Mereka terbagi dalam 34 kelas dan lima gelombang, dengan dukungan 17 instruktur daerah. Kegiatan pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni mendatang.

Melalui pelatihan ini, para petugas diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, teliti, memahami SOP, metodologi, serta konsep pendataan, sehingga Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang andal dan bermanfaat bagi pembangunan.

Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, serta para instruktur daerah.(red)