Pemkab Lombok Timur Turun Tangan Atasi Krisis Gas dan Soroti Mutu Bibit Ayam Broiler
Klik86.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengambil langkah strategis untuk merespons berbagai kendala yang dihadapi peternak ayam broiler. Dalam sebuah pertemuan yang melibatkan pemerintah, perusahaan mitra, dan perwakilan peternak, sejumlah isu krusial dibahas secara mendalam, terutama terkait ketersediaan gas dan kualitas bibit ayam.
Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati H. Haerul Warisin bersama jajaran dinas teknis. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan perlunya kolaborasi semua pihak agar persoalan yang muncul tidak berlarut-larut dan merugikan peternak.
Salah satu topik utama yang mengemuka adalah rencana peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non-subsidi. Pemerintah menilai kebijakan ini perlu diimbangi dengan kesiapan distribusi energi agar tidak menghambat aktivitas peternakan. Untuk itu, dinas terkait diminta segera melakukan pemetaan kebutuhan gas di seluruh wilayah Lombok Timur.
Tak hanya soal energi, perhatian juga diarahkan pada kualitas Day Old Chick (DOC) yang dinilai berpengaruh besar terhadap hasil produksi. Pemerintah meminta perusahaan mitra menjaga standar bibit serta aktif memberikan pendampingan teknis kepada peternak, khususnya dalam pengelolaan kandang dan pengaturan suhu.
Sebagai alternatif, pemerintah juga membuka peluang penggunaan metode pemanas lain, seperti kompor berbahan bakar oli bekas. Uji coba akan dilakukan guna memastikan metode tersebut aman dan tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ayam.
Di sisi lain, pihak perusahaan menyatakan bahwa bibit yang mereka distribusikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mereka berpendapat bahwa masalah di lapangan lebih banyak dipicu oleh kondisi kandang yang belum ideal serta teknik pemanasan yang kurang tepat.
Sementara itu, perwakilan peternak mengungkapkan adanya ketidaksesuaian bobot DOC yang diterima dengan standar yang diinformasikan. Mereka juga berharap adanya pembinaan yang lebih rutin agar dapat meningkatkan kualitas produksi.
Kelangkaan elpiji non-subsidi, khususnya tabung 12 kilogram, turut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Para peternak mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena tingginya persaingan dengan kebutuhan sektor lain.
Menutup pertemuan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menciptakan kondisi usaha yang stabil sekaligus memastikan peternak rakyat tetap mendapatkan perhatian. Evaluasi lanjutan pun akan dilakukan guna memantau perkembangan implementasi kebijakan di lapangan.(red)
