Lombok Timur Perkuat Sistem Pengelolaan Aset Daerah Lewat Digitalisasi SIMDA BMD
Klik86.com - Lombok Timur, 22 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali mengambil langkah strategis dalam membenahi sistem administrasi aset daerah dengan menggelar sosialisasi penerapan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) secara daring. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak Senin (21/7) dan dipusatkan di Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan aset pemerintah harus dilakukan secara tertib, akurat, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa selama ini masih banyak kendala teknis yang menghambat efektivitas pencatatan aset, salah satunya akibat pergantian personel tanpa sistem serah terima yang memadai.
“Masalah administrasi yang tidak berkesinambungan sering muncul karena perpindahan pegawai. Ini harus kita sikapi dengan membangun sistem yang mampu menjamin kelanjutan data dan tanggung jawab,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edwin menekankan perlunya pengawasan terhadap aset-aset yang tidak lagi digunakan agar tidak menjadi beban anggaran. Barang-barang rusak dan tidak bernilai guna, menurutnya, perlu segera dihapuskan melalui prosedur yang sah untuk mencegah penumpukan dan inefisiensi pengelolaan.
Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan seluruh pengelola barang di lingkup dinas, badan, dan kecamatan terhadap jadwal pelaporan. Pelaporan yang tepat waktu, menurutnya, akan mempermudah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dibutuhkan.
“Dengan sistem digital seperti SIMDA BMD Online, kita harapkan pengelolaan barang milik daerah bisa lebih tertata dan transparan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal komitmen kita bersama,” tegasnya.
Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pengelola dan operator barang dari instansi pemerintah di Lombok Timur. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat sistem pencatatan aset berbasis teknologi informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.(red)
