Kades Banjarsari Didemo Warga, Soroti Rekrutmen Perangkat Desa yang Dinilai Tak Adil
0 menit baca
Klik86.com - Lombok Timur – Suasana memanas mewarnai forum dengar pendapat di Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Pada Jumat (11/7/2025). Warga Dusun Dasan Sawe dan Cempaka meluapkan kekecewaan mereka terhadap proses pengangkatan perangkat desa yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan pribadi.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Muhammad Haris, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta panitia rekrutmen, warga menilai keputusan kepala desa dalam menunjuk Kaur Desa baru telah mengabaikan semangat kebersamaan yang menjadi landasan berdirinya Desa Banjarsari.
“Desa ini lahir dari kerja keras semua dusun. Tapi dalam pengangkatan Kaur, kami tidak dilibatkan sama sekali. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi menyangkut keadilan dan penghormatan sejarah,” ungkap Najamuddin, tokoh masyarakat Dasan Sawe sekaligus salah satu perintis desa.
Ia juga menuding adanya praktik nepotisme dalam seleksi tersebut, lantaran salah satu peserta yang lolos memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa. Warga pun mengancam akan mengambil langkah tegas jika tuntutan mereka diabaikan.
“Kalau aspirasi kami tidak dihiraukan, kami siap menduduki kantor desa dan mempertimbangkan untuk keluar dari Banjarsari, bergabung dengan Desa Teros,” ancam Najamuddin.
Ketua BPD Banjarsari, H. Samsul, mengakui bahwa panitia rekrutmen memang telah mengikuti prosedur sesuai peraturan desa dan peraturan bupati. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas untuk menjaga kondusivitas.
“Jangan berlindung di balik aturan ketika masyarakat merasa terabaikan. Keterwakilan wilayah dalam struktur perangkat desa sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kepercayaan warga,” ujar H. Samsul.
Tokoh agama dan perempuan dari kedua dusun juga menyuarakan keresahan. Mereka menilai ketidakadaan perwakilan dari Dasan Sawe dan Cempaka memperburuk hubungan emosional antara warga dan pemerintah desa.
“Dulu masyarakat kami nyaman datang ke kantor desa karena ada wakil mereka. Sekarang, banyak yang merasa terasing di desanya sendiri,” kata Surniati, tokoh perempuan setempat.
Forum akhirnya memutuskan untuk meminta BPD segera memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama pemerintah desa. Warga berharap adanya solusi yang memuaskan. Jika tidak, mereka siap memperluas aksi protes secara damai.(red)
