Pemkab Lombok Timur Dorong Optimalisasi PAD dari Tambang Batu Apung
RNN.com - Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengadakan rapat koordinasi bersama para pengusaha batu apung pada Rabu (30/4/2025) di Ruang Rapat Bupati. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memaksimalkan potensi tambang, khususnya pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, membuka rapat dengan menekankan potensi besar sumber daya alam di wilayahnya, terutama pasir dan batu apung. Ia menyebutkan bahwa Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan cadangan pasir terbaik dan terbesar di NTB. Sementara itu, batu apung yang banyak terdapat di kawasan tersebut, menurutnya, merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan.
“Batu apung bukan hanya sekadar komoditas, tetapi merupakan kekayaan alam yang bisa menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Pengelolaannya harus sesuai aturan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi daerah,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya penetapan harga jual batu apung yang sesuai regulasi. Ia mendorong agar asosiasi pengusaha tambang dapat berdiskusi secara terbuka untuk menetapkan harga yang wajar, yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Para pelaku usaha harus bekerja sama dengan pemerintah agar sektor ini dapat memberikan pemasukan maksimal untuk daerah dan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” jelasnya.
Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, Bupati menekankan bahwa semua pengusaha tambang wajib membayar pajak atas bahan galian yang diperdagangkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak), serta penerapan disiplin pajak yang menyasar sektor tambang, tembakau, perikanan, tambak udang, dan sewa lahan.
“Kita harus menutup semua celah yang ada. Setiap pelaku usaha harus berkontribusi secara adil demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Bupati Haerul juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, dengan mendorong pengusaha tambang mendaftarkan pekerja tetap ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jaminan sosial ini sangat penting demi keamanan dan kesejahteraan pekerja di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyambut baik sejumlah masukan dari para pengusaha, seperti permintaan penyederhanaan perizinan, sistem pembayaran pajak yang lebih mudah, serta pembentukan pasar terpadu untuk penjualan batu apung dan hasil tambang lainnya.
“Usulan-usulan ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem yang lebih baik. Kita mulai dari sekarang agar generasi mendatang dapat merasakan manfaat dari langkah-langkah yang kita ambil hari ini,” tutup Bupati dengan penuh optimisme.
Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Lombok Timur optimis dapat mengelola sumber daya alamnya secara bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kemakmuran bersama.(red)
