BREAKING NEWS

Kejar Target Akhir Tahun, Bupati Lombok Timur Beri Tenggat OPD hingga 15 Desember


Klik86.com - 
LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperketat evaluasi kinerja keuangan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Pasalnya, penyerapan belanja daerah masih berada di angka 68,19 persen, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mempercepat penyelesaian program yang telah dianggarkan.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bahkan menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas waktu bagi OPD untuk mengoptimalkan realisasi anggaran. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi pendapatan, belanja, dan dana transfer APBD Perubahan 2026 di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (19/11/2026).

Bupati menilai percepatan penyerapan anggaran tidak cukup hanya dilakukan melalui instruksi kepada pimpinan OPD. Setiap perangkat daerah harus memastikan seluruh unsur pelaksana, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara hingga penanggung jawab kegiatan, bekerja secara terkoordinasi dan memahami kewajibannya masing-masing.

Ia juga meminta agar pada pertemuan evaluasi pekan pertama Desember mendatang, seluruh OPD sudah memiliki laporan terperinci mengenai perkembangan kegiatan beserta capaian anggarannya.

Haerul mengingatkan bahwa penggunaan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap program wajib memiliki ukuran yang jelas, baik dari aspek pelaksanaan maupun hasil yang dihasilkan.

Selain persoalan serapan anggaran, Bupati turut mendorong peningkatan pemanfaatan aplikasi SIMATA untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang matang dinilai menjadi salah satu kunci agar seluruh indikator dalam sistem tersebut dapat terpenuhi.

Inspektorat juga mendapat perhatian khusus. Lembaga tersebut diminta lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, meningkatkan pembinaan, serta membangun koordinasi yang lebih efektif dengan setiap bidang agar persoalan dalam pelaksanaan program dapat segera ditangani.

Di sisi lain, Kepala BPKAD Lombok Timur Muhammad Zaidar Rohman membeberkan kondisi keuangan daerah berdasarkan pencatatan sistem hingga 17 November 2026.

Untuk pendapatan daerah, dari target Rp3,301 triliun, pemerintah kabupaten telah membukukan penerimaan sebesar Rp2,771 triliun atau 83,94 persen. Kendati demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 98,99 persen.

Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai Rp2,318 triliun dari total anggaran Rp3,400 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar 31,81 persen anggaran belanja yang belum terealisasi berdasarkan catatan pada tanggal tersebut.

Zaidar menyebut keterlambatan pelaksanaan sejumlah kegiatan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penyerapan. Sebagian program baru mulai dijalankan oleh OPD setelah anggaran perubahan diberlakukan.

Berbeda dengan pendapatan dan belanja, sektor pembiayaan telah mencatat realisasi yang melampaui target. Dari rencana sebesar Rp98,199 miliar, angka yang tercatat dalam sistem mencapai Rp99,834 miliar.

Menurut Zaidar, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pelaksanaan anggaran belum berakhir. Ia berharap sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga capaian keuangan daerah pada akhir 2026 mengalami peningkatan.

Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah tercatat sebesar 17,32 persen. Dari target Rp597,897 miliar, penerimaan PAD telah mencapai Rp479,730 miliar atau sekitar 80,24 persen.

Berdasarkan komponennya, penerimaan pajak daerah terealisasi sebesar 81,18 persen, sedangkan retribusi daerah mencapai 85,05 persen. Sementara pendapatan yang bersumber dari transfer tercatat telah terealisasi sebesar 84,78 persen.

Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi OPD untuk membenahi pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum tahun anggaran berakhir.

Sejumlah pejabat turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah, kepala OPD, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, direktur BLUD, kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Lombok Timur.(red)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image