DPRD Lotim Dengar Tanggapan Eksekutif Terkait Pandangan Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
Klik86.com - Lombok Timur, 11 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menindaklanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III tersebut berlangsung pada Jumat (11/7/2025) dengan agenda utama penyampaian tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Lotim itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan respons eksekutif atas sejumlah catatan dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat sebelumnya.
Wakil Bupati memaparkan bahwa realisasi serapan belanja APBD 2024 mencapai lebih dari 94 persen, atau senilai Rp 3,2 triliun. Ia menjelaskan bahwa meski beberapa kegiatan telah selesai pada akhir 2024, proses pembayarannya baru bisa dituntaskan di awal 2025, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
Menanggapi masukan fraksi, Pemkab menegaskan akan meningkatkan akurasi dalam penyusunan anggaran, memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk lebih cermat dan fokus agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sejumlah fraksi DPRD sebelumnya menyoroti pentingnya pengelolaan sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan dari sektor parkir serta piutang PBB-P2. Merespons hal itu, eksekutif menyatakan komitmennya dalam menata ulang strategi pengelolaan pendapatan, termasuk mendorong optimalisasi BUMD dan penyusunan target PAD yang realistis serta terukur.
Dalam aspek kebijakan strategis lainnya seperti subsidi pupuk, tenaga kerja, hingga layanan kesehatan, pihak eksekutif turut menyampaikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil, sekaligus menjawab kekhawatiran fraksi mengenai dampak langsung kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati dan respons komprehensif yang diberikan terhadap seluruh pandangan fraksi. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, guna memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD, yang ke depannya akan dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan rekomendasi DPRD, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.(red)
