Desa Jadi Garda Terdepan Peningkatan PAD, Pemkab Lotim Dorong Pemahaman Perda Pajak Baru
Klik86.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah dengan menggandeng pemerintah desa sebagai ujung tombak penerapan kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat membuka kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 di Kecamatan Jerowaru, Rabu, 4 Juni 2025.
Kegiatan ini tak hanya membahas regulasi baru terkait pajak dan retribusi daerah, tetapi juga memperkenalkan kolaborasi sistem digital antara SIPDAH dan Siskeudes yang akan diberlakukan mulai 2025. Tujuannya adalah mempermudah pelaporan dan mempercepat proses birokrasi keuangan desa secara menyeluruh.
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menekankan bahwa kolaborasi antara desa dan pemerintah daerah menjadi penentu keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Ia mengingatkan bahwa sistem yang baik harus didukung oleh pemahaman yang merata di semua lini.
“Jika desa memahami dan mengelola potensi yang ada secara maksimal, kita bisa meningkatkan PAD secara signifikan. Target peningkatan bisa mencapai 75 persen jika regulasi ini dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Wabup juga menyinggung tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah, termasuk kewajiban membayar honor tenaga PPPK paruh waktu. Jumlah pegawai yang terus bertambah dinilai sebagai tantangan besar dalam pengaturan anggaran daerah yang bersumber dari APBD.
“Kami harus berpikir keras bagaimana menyesuaikan belanja agar bisa tetap membiayai kebutuhan rutin dan program-program prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Jerowaru, Sirah, mengungkapkan bahwa wilayahnya masih bergulat dengan sejumlah persoalan krusial, terutama terkait akses air bersih dan infrastruktur irigasi yang rusak. Kondisi ini menurutnya berdampak langsung pada produktivitas masyarakat dan kemampuan desa dalam memenuhi target penerimaan dari sektor PBB.
“Meski realisasi PBB belum optimal, kami tetap berupaya maksimal agar target tercapai sebelum tenggat waktu,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, operator sistem, serta menghadirkan narasumber dari berbagai instansi seperti Bapenda, Dinas PMD, dan UPT Samsat Selong.
Pemerintah berharap kegiatan ini bisa menjadi titik awal terciptanya keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta mendorong desa menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah.(red)
