Karhutla Kembali Ancam Rinjani, Bupati Lombok Timur Minta Dukungan Peralatan dari Pusat
Klik86.com - Lombok Timur – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sepanjang 2026, sedikitnya dua kejadian kebakaran tercatat terjadi di kawasan tersebut.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, kebakaran pertama terjadi pada Mei, kemudian disusul kejadian serupa pada awal Agustus. Beruntung, kedua peristiwa tersebut dapat ditangani dengan cepat berkat kolaborasi pemerintah daerah, petugas TNGR, TNI, Polri, dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Haerul saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago tersebut, Haerul turut mengungkap kondisi peralatan yang dimiliki daerah dalam menghadapi karhutla.
Menurutnya, keberhasilan memadamkan api belum sepenuhnya diikuti dengan dukungan sarana yang memadai. Pemkab Lombok Timur saat ini hanya memiliki dua kendaraan yang dapat digunakan dalam operasi pemadaman.
Keterbatasan juga masih ditemukan pada sejumlah perlengkapan pendukung, termasuk selang, nozzle, serta alat pelindung diri untuk petugas yang berada di garis depan.
"Kami masih memiliki keterbatasan peralatan. Kendaraan yang bisa digunakan hanya dua unit, sementara perlengkapan pendukung lainnya juga perlu ditambah," ungkap Haerul dalam rapat tersebut.
Atas kondisi itu, Pemkab Lombok Timur berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan dukungan peralatan. Penguatan fasilitas dinilai penting mengingat karakter kawasan Rinjani yang memiliki medan cukup menantang dan membutuhkan kesiapan khusus ketika terjadi kebakaran.
Haerul juga mengingatkan bahwa persoalan karhutla di Rinjani memiliki dimensi yang lebih luas. Selain menyangkut kelestarian lingkungan, Rinjani merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
Karena itu, setiap kejadian kebakaran di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi wisatawan terhadap keamanan dan kondisi destinasi.
Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam meminta Pemkab Lombok Timur segera menyampaikan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana melalui BNPB. Pemerintah pusat juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan berbagai pihak dalam mengendalikan kebakaran di TNGR.
Djamari menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada tindakan pemadaman setelah api muncul. Strategi pencegahan harus menjadi prioritas dengan memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini.
Koordinasi lintas instansi juga harus diperkuat agar setiap unsur dapat bergerak dalam satu komando ketika menghadapi ancaman kebakaran. Ego sektoral diminta tidak menjadi penghambat dalam upaya melindungi kawasan hutan dan lahan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperluas penerapan pembukaan lahan tanpa bakar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi munculnya titik api akibat aktivitas pembakaran lahan.
Ancaman kebakaran juga diperkirakan masih cukup tinggi karena periode Agustus hingga September menjadi salah satu fase penting musim kemarau. Tidak hanya hutan dan lahan, fasilitas seperti tempat pembuangan akhir sampah juga diminta mendapat perhatian.
Secara nasional, luas karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 199.873 hektare. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.(red)
